IndonesiaBuzz: Surakarta, 12 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, tenggat waktu tersebut dihitung sejak MPR mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden 14 hari,” kata Muzani dalam konferensi pers setelah menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dengan demikian, proses penggantian Wakil Presiden tidak dilakukan secara otomatis melalui penunjukan Presiden, melainkan harus melalui mekanisme pemilihan oleh MPR.
MPR Gelar Sidang Paling Lama 60 Hari untuk Memilih Wapres Baru
Setelah menerima dua nama calon dari Presiden, MPR akan melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelayakan pencalonan melalui mekanisme yang ditetapkan lembaga tersebut.
Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden yang baru.
Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) UU MD3 yang menyebutkan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden.”
Dalam proses pemilihan, seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD akan mengikuti pemungutan suara untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Setelah proses pemilihan selesai, MPR akan melaksanakan pelantikan Wakil Presiden terpilih melalui sidang paripurna.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MD3 yang menyatakan:
“MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.”
Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya melibatkan dua tahapan utama, yakni pengajuan dua kandidat oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR.
Kini, setelah surat pengunduran diri Gibran diserahkan, perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam mengajukan dua nama calon pengganti serta agenda MPR untuk menjalankan proses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi. @yudi
