IndonesiaBuzz: Surakarta, 12 November 2026 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah menyelesaikan agenda penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Gibran keluar dari ruang pimpinan MPR dengan didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani sekitar pukul 11.34 WIB. Setelah itu, Wakil Presiden langsung turun menggunakan lift dan menuju gerbang Gedung Nusantara III.
Kedatangan Gibran sebelumnya telah dinantikan sejumlah awak media yang berkumpul di kompleks parlemen. Namun, Gibran tidak memberikan keterangan kepada wartawan dan langsung menuju mobil SUV hitam yang telah menunggunya.
Sekitar pukul 11.39 WIB, kendaraan yang ditumpangi Gibran meninggalkan kompleks parlemen dengan pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Penyerahan surat pengunduran diri tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional, mengingat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden selama beberapa waktu terakhir menjadi sorotan akibat persoalan hukum terkait dokumen pendidikan serta meningkatnya tekanan politik di parlemen.
MPR Miliki Waktu 60 Hari Kerja, Tekanan Politik terhadap Gibran Menguat
Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, MPR memiliki waktu 60 hari kerja untuk memprosesnya sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Sementara itu, agenda rapat paripurna DPR yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Kamis ini ditiadakan.
Isu pengunduran diri Gibran sebelumnya berkembang di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pertimbangan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang teregistrasi dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan keputusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonannya pada Pemilu 2024.
Persoalan persyaratan pencalonan Gibran sendiri sebelumnya juga sempat memicu perdebatan nasional menyusul putusan MK mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Tekanan politik terhadap Gibran semakin menguat setelah seluruh fraksi di DPR disebut telah menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Lebih dari 100 anggota DPR dikabarkan mendukung penggunaan hak tersebut sebagai langkah untuk memproses persoalan yang berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden.
Rangkaian perkembangan tersebut menempatkan pengunduran diri Gibran sebagai salah satu peristiwa politik penting yang menyita perhatian publik.
Meski surat pengunduran diri telah diserahkan kepada pimpinan MPR, proses administrasi dan konstitusional tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum status jabatan Wakil Presiden dinyatakan berakhir. @yudi
