IndonesiaBuzz : Madiun, 16 Oktober 2026 – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mempelajari penerapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun pada Jumat (16/10/2026).
Langkah ini dilakukan untuk menggali alternatif pembiayaan infrastruktur yang dapat mempercepat pembangunan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik.
Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat IT, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Caruban. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin beserta rombongan, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Rudy Triswahono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, dan sejumlah undangan lainnya.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan bahwa pihaknya ingin mempelajari pengalaman Kabupaten Madiun dalam menjalankan skema KPBU APJ.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari pendekatan pembangunan yang inovatif untuk menjawab kebutuhan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.
“Terima kasih, Pak Wakil Bupati beserta jajaran, sudah berkenan menemani kami di sini. Kami datang untuk saling berbagi pengalaman dan strategi terkait penerangan jalan ini, buat kami harus punya strategi yang kreatif, Pak Wabup” ujar Syakur.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan, skema KPBU menjadi salah satu pilihan pembiayaan pembangunan APJ di wilayahnya. Melalui metode DBFOMT (Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, Transfer), Kabupaten Madiun telah memasang 7.459 titik APJ baru untuk menunjang keamanan pengguna jalan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.
Purnomo juga menyoroti kebutuhan penerangan pada jalur yang menghubungkan sejumlah daerah. Ia menyebut kondisi geografis Kabupaten Madiun memiliki luas 1.010,86 km² atau 101.086 hektare, dengan sebagian besar wilayah berupa lahan relatif datar dan kemiringan lereng berkisar 0–15 persen.
“Kita termasuk punya jalan tengkorak, contohnya di Dumpil. Itu merupakan jalan yang menghubungkan misalnya ke Pacitan, Trenggalek, Ponorogo dan sebagainya. Ini perlu penerangan juga Pak Bupati. Minimal untuk memberikan perlindungan ke masyarakat, dan juga bagaimana ekonomi di wilayah kita ini meningkat”, papar Wabup Purnomo.
Menurut Purnomo, penerangan jalan turut mendukung perkembangan kegiatan ekonomi pada malam hari. Sejumlah angkringan dan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai bermunculan di kawasan perkotaan hingga pedesaan dan pegunungan, sementara minat investor terhadap Kabupaten Madiun juga meningkat.
“Dampak yang paling terasa adalah meningkatnya investasi, Pak Bupati. Sekarang mulai banyak pihak yang melirik Kabupaten Madiun untuk berinvestasi. Contohnya, Mie Gacoan juga sudah masuk,” ungkap Purnomo.
Purnomo menambahkan, penerapan KPBU APJ didukung kesiapan kelembagaan melalui Simpul KPBU, Tim KPBU, dan Panitia Pengadaan, peningkatan kapasitas perangkat daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kantor Bersama KPBU, serta pembagian tugas yang jelas antarorganisasi perangkat daerah.
Pemkab Madiun juga melibatkan DPRD dalam setiap tahapan untuk mendukung pembahasan dan persetujuan anggaran, sehingga pengalaman tersebut diharapkan menjadi referensi bagi Pemkab Garut dalam menyusun strategi pembangunan penerangan jalan yang efektif dan berkelanjutan. (@Arn/Hms)
