IndonesiaBuzz: Jakarta, 16 November 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari semula Rabu, 2 Desember 2026, menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut diputuskan setelah sejumlah fraksi di MPR mengusulkan penyesuaian waktu pelaksanaan sidang. Salah satu pertimbangannya adalah adanya benturan agenda kedewanan, baik di lingkungan DPR maupun DPD.
Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” kata Habiburokhman.
Bentrok Agenda DPR dan DPD Jadi Alasan Penundaan
Habiburokhman menjelaskan, salah satu alasan pengunduran jadwal sidang paripurna berkaitan dengan padatnya agenda anggota DPR dan DPD. Sejumlah kegiatan kedewanan, seperti rapat komisi hingga kunjungan kerja, dinilai berpotensi berbenturan dengan jadwal sidang sebelumnya.
Karena itu, perubahan waktu pelaksanaan dinilai diperlukan agar proses pemilihan Wakil Presiden dapat berlangsung dengan mempertimbangkan agenda kelembagaan para anggota MPR.
“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu,” ujarnya.
Meski sidang paripurna diundur hingga 9 Desember, Habiburokhman mengusulkan agar tahapan persiapan, khususnya verifikasi persyaratan calon Wakil Presiden, tetap dimulai sejak sekarang.
Menurutnya, proses tersebut perlu dipercepat karena pengajuan nama calon Wakil Presiden memiliki batas waktu yang harus diperhatikan.
“Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” ungkapnya.
MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Minta Presiden Ajukan Dua Nama
Sebelumnya, rapat gabungan MPR telah menyepakati pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan penetapan Wakil Presiden pengganti Gibran pada 2 Desember 2026.
Rapat tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing masing beranggotakan 36 orang. Kedua tim tersebut akan mendukung proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan di sidang paripurna.
Dalam mekanismenya, dua calon yang diajukan Presiden akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan persyaratan administrasi dan ketentuan pencalonan.
Selanjutnya, kedua calon akan menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti proses pemilihan di hadapan anggota MPR.
Anggota MPR kemudian akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara dapat diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Wakil Presiden terpilih nantinya akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna.
Pemilihan Wapres Digelar Menyusul Pengunduran Diri Gibran
Pemilihan Wakil Presiden baru ini merupakan tindak lanjut atas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan pengaturan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dengan perubahan jadwal menjadi 9 Desember 2026, MPR kini memiliki waktu tambahan untuk mematangkan persiapan teknis dan administratif pemilihan.
Meski demikian, tahapan pengajuan nama dan verifikasi calon diharapkan tetap berjalan sesuai ketentuan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak melampaui batas waktu konstitusional.
Sidang paripurna mendatang akan menjadi tahapan penting dalam menentukan sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029. @yudi







