IndonesiaBuzz: Jakarta, 27 Januari 2026 – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2026. Pemangkasan paling besar terjadi pada Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite yang turun 6,28 persen dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Di saat yang sama, pemerintah mengklaim pengawasan distribusi subsidi berhasil menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kuota BBM bersubsidi 2026 telah ditetapkan setelah evaluasi penyaluran pada tahun berjalan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (27/1/26).
“Kami di BPH Migas telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026,” kata Wahyudi.
Berdasarkan data BPH Migas, kuota solar subsidi atau jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) pada 2026 ditetapkan sebesar 18,63 juta kiloliter, turun 1,32 persen dari kuota 2025 sebesar 18,88 juta kiloliter. Sementara itu, kuota Pertalite dipatok 29,26 juta kiloliter, turun tajam dari 31,23 juta kiloliter pada 2025.
Penurunan kuota ini menandai perubahan arah pengelolaan subsidi energi, terutama di tengah masih tingginya konsumsi BBM bersubsidi dan belum rampungnya reformasi penargetan penerima subsidi. Hingga kini, Pertalite masih dikonsumsi oleh kelompok masyarakat di luar sasaran subsidi.
Berbeda dengan Pertalite dan solar, BPH Migas justru menaikkan kuota minyak tanah sebesar 0,19 persen menjadi 526 ribu kiloliter pada 2026. Kenaikan tipis ini menunjukkan pemerintah masih mempertahankan dukungan energi bagi wilayah tertentu yang belum sepenuhnya beralih ke bahan bakar alternatif.
BPH Migas mengaitkan pemangkasan kuota 2026 dengan klaim keberhasilan pengawasan distribusi BBM bersubsidi pada 2025. Lembaga ini menyebut telah menghemat anggaran subsidi hingga Rp4,9 triliun dengan menekan penyaluran agar tidak melampaui kuota APBN.
Untuk solar subsidi, realisasi penyaluran sepanjang 2025 tercatat 97,49 persen dari kuota APBN. Pengendalian ini diklaim menghemat sekitar 473,6 ribu kiloliter atau setara Rp2,11 triliun. Sementara penyaluran minyak tanah mencapai 96,75 persen dari kuota, menghasilkan penghematan sekitar Rp0,12 triliun.
Penghematan terbesar berasal dari Pertalite. Realisasi penyaluran JBKP ini hanya mencapai 89,86 persen dari kuota APBN 2025. Artinya, lebih dari 3 juta kiloliter Pertalite tidak terserap, yang oleh pemerintah dibaca sebagai bukti efektivitas pengawasan.
Namun, data tersebut juga memunculkan pertanyaan: apakah penurunan konsumsi Pertalite sepenuhnya mencerminkan ketepatan sasaran, atau justru menandakan pengetatan distribusi yang berpotensi membebani masyarakat pengguna BBM bersubsidi.
Dengan kuota 2026 yang kembali dipangkas, publik kini menunggu kejelasan peta jalan reformasi subsidi energi, apakah pemotongan kuota akan dibarengi perbaikan data penerima, atau sekadar menjadi langkah fiskal untuk menekan beban APBN. @yudi
