IndonesiaBuzz: Sragen, 5 Oktober 2023 – Organisasi petani Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen kembali mengambil inisiatif penting untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Sragen, Jawa Tengah.
Ketua KTNA Sragen, Suratno, memimpin upaya untuk meminta kepada Bupati Sragen, agar setiap poktan memiliki alat ukur tanah yang dibiayai melalui pos ketahanan pangan dana desa (DD). Selain itu, mereka juga mendesak agar seluruh ketua kelompok tani (poktan) di Sragen diikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dengan membayar premi sebesar Rp16.800 per bulan.
Permintaan ini disampaikan secara tegas dan jelas oleh Suratno dalam acara pembukaan KTNA Sragen The Experience 2023, di Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) Sragen, Kamis (5/10/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati, pejabat Kementerian Pertanian, pengurus KTNA nasional, dan ratusan petani di Sragen.
Suratno mendesak, agar setiap poktan memiliki alat ukur tanah yang akurat dan handal. Alat ukur tanah ini sangat penting untuk membantu petani dalam mengelola lahan pertanian mereka secara efektif.
“Harapan kami setiap poktan bisa menguji tanah masing-masing sehingga bisa tepat olah tanah, tepat tanam, dan pemupukan. Harga alat ukur tanah itu Rp1,5 juta per unit. Kalau satu desa itu ada 10 poktan maka per desa hanya butuh anggaran Rp15 juta,” ujar Suratno.
Suratno juga melaporkan penurunan produksi padi di Sragen pada tahun 2022, karena kondisi tanah yang menunjukkan kekurangan zat-zat yang diperlukan. Ini disebabkan minimnya subsidi pupuk, yang mempengaruhi produktivitas tanaman.
Suratno mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden, dengan tembusan Kementerian Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah hingga Bupati agar kebutuhan pupuk bersusidi dipenuhi.
“Kami juga sudah membuat analisis usaha tani dengan asumsi tanpa pupuk bersubsidi membutuhkan biaya produksi Rp34 juta per hektare. Bila asumsi produktivitas 6 ton per hektare maka harga gabah kering panen Rp5.625/kg baru impas dengan biaya produksinya. Hari ini, harga GKP Rp7.200/kg sehingga petani tanpa pupuk bersubsidi pun sudah bisa menikmati hasilnya. Kami meminta harga GKP ini dipertahankan supaya petani sejahtera,” ujarnya.
Selain meminta alat ukur tanah guna optimalisasi pertanian, Suratno berharap bahwa dengan keterlibatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, para petani akan mendapatkan perlindungan yang diperlukan, dan merasa lebih aman dalam menjalankan usaha pertanian mereka.
“Sangat penting bagi petani untuk mendapatkan perlindungan sosial, terutama dalam hal ini asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Program ini akan membantu menjamin keselamatan dan kesejahteraan para petani, yang merupakan penyangga pangan di Sragen. Saat ini, KTNA telah memulai langkah awal dengan mengikutsertakan 632 petani dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Suratno.
Sementara itu, Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyambut baik permintaan dari KTNA Sragen. Bupati mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama dengan KTNA serta pemerintah daerah, dalam menjawab kebutuhan petani.
“Inisiatif KTNA ini sangat relevan dengan kondisi negara kita saat ini. Kedaulatan pangan menjadi hal yang sangat penting, terutama dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan akan pangan yang terus meningkat. Pemerintah daerah siap bekerja sama dengan KTNA untuk mencari solusi yang terbaik demi kesejahteraan petani di Sragen,” kata Bupati Yuni.
Bupati Yuni juga mengingatkan, bahwa Sragen merupakan salah satu penyangga pangan terbesar di Jawa Tengah, dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Dia menyuarakan keinginannya agar pemerintah pusat mempertimbangkan, dan menanggapi aspirasi dari kabupaten-kabupaten penyangga pangan, dengan memberikan kebijakan yang mendukung dan menguntungkan bagi pertanian di daerah tersebut.
“Harusnya pemerintah pusat itu bisa melihat misalnya 10 kabupaten penyangga pangan nasional apa pun permintaannya dicukupi. Mudah-mudahan ini didengar pusat. Nanti hasil diskusi di KTNA eskpo ini disampaikan ke Presiden dan ditambahkan adanya tambahan pupuk subsidi untuk Sragen sebagai privilege kabupaten agraris,” tutupnya. @indonesiabuzz
