IndonesiaBuzz: Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi dengan pendekatan Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan upaya ini dilakukan agar pengembangan inovasi tidak dimulai dari nol, melainkan dengan mengadaptasi inovasi yang sudah ada dari daerah lain. “Kita tidak lagi memulainya dari era baru, tetapi kita memiliki strategi ATM yakni amati, tiru, dan modifikasi dari daerah lain. Catatannya kemudian adalah sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/5/2024).
Untuk mendukung pendekatan ATM, BSKDN telah mengembangkan aplikasi Tuxedovation yang memuat sekitar 14 ribu data inovasi. Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi secara efektif dan efisien. “Tuxedovation kita memiliki sekitar 14 ribu data inovasi, ada beberapa di antaranya bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain, khususnya yang mengalami kesulitan karena sumber daya internal yang terbatas,” jelas Yusharto.
Yusharto juga menegaskan bahwa BSKDN siap membantu pemerintah daerah (Pemda) dengan menyediakan berbagai bentuk asistensi, mulai dari pelatihan, bimbingan teknis, hingga platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antardaerah. “Kami berkomitmen untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi inovasi yang dapat diadopsi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan Pemda masing-masing,” tambahnya.
Pembinaan inovasi daerah akan difokuskan pada daerah yang kurang inovatif atau yang masih berpredikat tidak dapat dinilai. Kegiatan pembinaan lintas kementerian/lembaga (K/L) ini pada tahun 2024 akan dilaksanakan di lima wilayah, yaitu Kota Medan, Kabupaten Badung, Kota Kupang, Kota Jayapura, dan Kota Makassar. “Pembinaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas lintas kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Yusharto juga mengajak akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan inovasi daerah. Ia yakin bahwa upaya kolaboratif ini dapat memperkaya proses inovasi dan memastikan keberlanjutan inovasi tersebut. “Daerah perlu berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Kami harap kerja sama dengan Unhas (Universitas Hasanuddin) misalnya tetap dibina dan ditingkatkan, agar daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan manfaat dari keberadaan inovasi,” pungkasnya. @cinde
