IndonesiaBuzz : Madiun, 26 November 2025 – DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/11/2025).
Kesepakatan diambil setelah seluruh proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tuntas dilakukan.
Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menegaskan bahwa keterbatasan keuangan daerah akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat pemerintah harus menetapkan sektor prioritas yang paling mendesak dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Karena keterbatasan anggaran, kita prioritaskan proyek-proyek strategis yang betul-betul menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Prioritas utama dalam RAPBD 2026 mencakup peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan.
Pemerintah daerah juga menyiapkan intervensi bagi Sekolah Rakyat, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta program makan bergizi.
“Pertama adalah pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur ketahanan pangan,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah mempersiapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas sekolah.
“Ada beberapa sekolah yang perlu perbaikan supaya anak-anak bisa lebih nyaman menuntut ilmu,” kata Hari.
Pada bidang kesehatan, PEMKAB memastikan layanan kesehatan gratis terus berlanjut dan fokus pada target eliminasi penyakit menular.
“Kita terus melakukan penyisiran agar target zero TBC tahun 2028 bisa tercapai,” tambahnya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur publik seperti jalan dan pasar menjadi bagian penting untuk memperkuat ekonomi lokal.
Salah satu yang menjadi prioritas yaitu perencanaan pembangunan Pasar Dungus.
“Untuk Pasar Dungus memang sudah menjadi perencanaan kita agar ekonomi semakin meningkat,” ungkapnya.
Bupati menegaskan bahwa kegiatan seremonial akan dikurangi. “Kegiatan seremonial yang memakan biaya akan kita kurangi.
”RAPBD 2026 selanjutnya akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Pemerintah berharap APBD 2026 berjalan efektif dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. (Arn/Tim)
