IndonesiaBuzz: Surakarta, 19 November 2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Melalui Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, sidang etik anggota Polri kini dapat dilaksanakan secara daring atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua Majelis KKEP.
Peraturan tersebut ditandatangani Suyudi pada Senin (16/11/2026) sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Ketentuan sidang secara daring diatur dalam Pasal 59 ayat (2). Dalam aturan itu, terduga pelanggar etik dapat mengikuti persidangan secara langsung maupun melalui media elektronik sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi ketentuan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Secara Daring
Perubahan aturan tersebut memberikan alternatif pelaksanaan sidang etik tanpa mengharuskan terduga pelanggar hadir secara fisik di ruang persidangan.
Meski demikian, kehadiran melalui media elektronik tidak berlaku otomatis. Terduga pelanggar tetap harus memperoleh persetujuan Ketua Majelis KKEP.
Ketentuan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Polri.
Perpol Baru Atur Komposisi Majelis KKEP
Selain mekanisme persidangan daring, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur susunan dan persyaratan pangkat Majelis KKEP.
Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa majelis terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Pangkat Ketua dan Anggota Majelis harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pembentukan majelis yang akan menangani setiap perkara pelanggaran kode etik, termasuk perkara yang melibatkan perwira tinggi Polri.
Aturan Baru Berkaitan dengan Sidang Etik Listyo Sigit
Terbitnya Perpol terbaru ini juga menjadi perhatian karena bertepatan dengan rencana sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Listyo dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya ketentuan baru tersebut, mekanisme pelaksanaan sidang etik Listyo dapat mengacu pada aturan mengenai kehadiran langsung maupun melalui media elektronik, sesuai persetujuan Ketua Majelis KKEP.
Perubahan regulasi ini sekaligus menjadi bagian dari penyesuaian mekanisme penegakan kode etik di tubuh Polri, terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan pejabat berpangkat tinggi. @yudi





