IndonesiaBuzz: Jakarta – Isu mengenai potensi mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi semakin menguat. Pemberitahuan pertama kali muncul melalui pernyataan Ekonom Senior, Faisal Basri, yang mengungkapkan keinginan untuk mempengaruhi Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan beberapa menteri lainnya untuk mundur. Faisal Basri menilai bahwa pemerintahan Jokowi bersikap mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024.
Sri Mulyani sendiri belum memberikan tanggapan yang jelas terkait isu tersebut. Saat ditanya di Istana Negara, Jumat (19/1), ia hanya menyatakan, “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih.”
Isu potensi mundurnya Sri Mulyani menuai sorotan karena manajemen keuangan negara ditempatkan di tangannya. Ekonom Tanah Air menyoroti beberapa dampak besar yang mungkin terjadi jika isu tersebut terwujud.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menyatakan bahwa dampak pertama yang signifikan adalah potensi menurunnya kredibilitas keuangan pemerintah. Kredibilitas ini selama ini dianggap baik berkat kehadiran Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, dan penurunannya dapat memicu kehilangan kepercayaan investor dan capital outflow besar-besaran.
“Perekonomian Indonesia yang memiliki bantalan yang kuat, adaptif, dan perspektif di bawah kepemimpinan Sri Mulyani akan kehilangan landasannya,” ujarnya.
Dampak kedua yang dijelaskan oleh Sasmita adalah potensi meningkatnya capital outflow, yang dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Hal ini juga dapat memperburuk prospek investasi, terutama di sektor finansial, dengan kontribusi investasi yang berpotensi turun.
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS), Bhima Yudhistira, menambahkan dampak lainnya, seperti melonjaknya imbal hasil surat utang dan meningkatnya risiko ketidakpastian arah kebijakan fiskal. Investor di pasar keuangan mungkin menjadi skeptis dan meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk kompensasi risiko.
Bhima juga menyampaikan solusi untuk mengurangi dampak bila Sri Mulyani mundur. Pertama, mundurnya Sri Mulyani harus diumumkan secara cepat untuk mengakhiri spekulasi di pasar. Kedua, Jokowi harus mencari pengganti Sri Mulyani yang memiliki kapasitas, rekam jejak di bidang kebijakan fiskal, dan koneksi internasional yang baik.
“Ketakutan pelaku pasar akan terjadi jika sosok pengganti levelnya jauh di bawah Sri Mulyani,” pungkas Bhima.@cinde
