IndonesiaBuzz: Jakarta, 11 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota dewan terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut menjadi langkah awal proses politik dan konstitusional yang berpotensi berlanjut pada pembahasan mengenai dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Wakil Presiden.
Penerimaan usulan berlangsung dalam rapat di ruang Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan dihadiri perwakilan dari seluruh delapan fraksi partai politik di DPR.
Dalam rapat tersebut, Saan mempersilakan para inisiator menyampaikan draf usulan HMP untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme kelembagaan DPR.
Saan menjelaskan, DPR memiliki tiga hak konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945.
“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” kata Saan saat membuka rapat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, jumlah anggota DPR yang mengusulkan penggunaan HMP mencapai 120 orang.
“Total yang mengusulkan untuk HMP ini, berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” jelasnya.
Delapan Fraksi DPR Terlibat, PKS Jadi Pengusul Terbanyak
Rapat penerimaan usulan HMP tersebut dihadiri perwakilan dari seluruh delapan fraksi di DPR RI. Keterlibatan seluruh fraksi menunjukkan bahwa usulan tersebut telah menjadi perhatian lintas partai di parlemen.
Dari Fraksi PDI Perjuangan hadir Dolfie O.F.P. dan Lasarus. Fraksi Partai Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja, sedangkan Fraksi Partai Gerindra diwakili Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong.
Fraksi PKB mengutus Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sementara Fraksi Partai NasDem diwakili Fauzi Amro dan Martin Manurung.
Adapun Fraksi PKS dihadiri Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh. Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding, sedangkan Fraksi Partai Demokrat dihadiri Benny K. Harman.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, komposisi 120 anggota pengusul berasal dari delapan fraksi dengan perincian sebagai berikut:
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
- Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
- Fraksi PKB: 18 anggota.
- Fraksi PKS: 28 anggota.
- Fraksi PAN: 1 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Dari komposisi tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem sebanyak 19 anggota dan PKB serta Demokrat masing-masing 18 anggota.
Usulan HMP Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Dalam penjelasannya, Saan menyebut Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Meski demikian, penerimaan usulan dari 120 anggota DPR belum berarti HMP telah disetujui menjadi sikap resmi parlemen. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai tata tertib serta ketentuan perundang undangan.
Saan menyatakan pembahasan usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran akan dilanjutkan dalam Sidang Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Dengan masuknya usulan tersebut ke agenda pembahasan DPR, polemik keabsahan ijazah Gibran kini memasuki babak baru di parlemen. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pembahasan dan keputusan yang diambil melalui mekanisme konstitusional DPR. @yudi
