IndonesiaBuzz: Surakarta, 11 November 2026 – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam materi usulannya, para pengusul mendalilkan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Usulan tersebut diterima pimpinan DPR dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR dari seluruh delapan fraksi yang mengusulkan penggunaan hak konstitusional tersebut.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Adapun jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Dengan jumlah tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak, yakni 28 anggota, disusul NasDem dengan 19 anggota.
Pimpinan DPR Terima Usulan 120 Anggota dari Delapan Fraksi
Saan menegaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
“Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.
Penerimaan tersebut menandai dimulainya proses tindak lanjut usulan HMP melalui mekanisme kelembagaan DPR. Namun, penerimaan dokumen belum berarti DPR telah mengambil keputusan mengenai substansi pendapat yang diajukan.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR selanjutnya akan memproses usulan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.
Pengusul Dalilkan Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat Wapres
Lebih lanjut, Saan mengungkapkan bahwa materi usulan yang disampaikan para anggota DPR merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
Ketentuan tersebut mengatur penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Saan.
Meski demikian, dalil yang disampaikan para pengusul masih harus melalui proses pembahasan dan pengujian sesuai mekanisme konstitusional. Pengajuan HMP tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran ataupun menjadi keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Saan menegaskan, seluruh tahapan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
Dengan masuknya usulan dari 120 anggota lintas fraksi tersebut, polemik mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden kini memasuki tahapan formal di DPR. Perkembangan proses selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme dan keputusan kelembagaan parlemen. @yudi
