IndonesiaBuzz : Madiun, 14 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat upaya optimalisasi pajak daerah melalui kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi penerimaan, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendampingan hukum.
Penguatan kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dirangkaikan dengan Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Pajak Daerah di Caruban, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono, para camat, serta sejumlah undangan.Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, pajak daerah memiliki peran penting dalam menopang kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Saat ini, kontribusi pajak mencapai hampir 41 persen dari PAD sehingga optimalisasi penerimaannya diperlukan untuk menjaga pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Karena itu, harus kita optimalkan. Kalau tidak, kemampuan PAD kita bisa berkurang, sementara kita ingin memberikan pelayanan terbaik, baik secara fisik maupun nonfisik. Semua itu membutuhkan anggaran,” ujar Hari Wuryanto.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal tersebut, Hari Wuryanto berharap PAD Kabupaten Madiun pada 2027 tumbuh sekitar 6 hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan penerimaan juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan memberikan ruang pembiayaan lebih luas bagi program daerah.
Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro menekankan pentingnya pembenahan basis data perpajakan sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan.
Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak perlu dilakukan bersamaan dengan sosialisasi serta penyediaan kemudahan pembayaran agar masyarakat semakin patuh memenuhi kewajibannya.
“Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja,” ujarnya.
Selain itu, Kejari Kabupaten Madiun siap memberikan dukungan dalam penanganan tunggakan pajak melalui jalur nonlitigasi, antara lain pembinaan, pemanggilan, surat peringatan, hingga penagihan.
Achmad menegaskan, kewenangan pemungutan tetap berada pada instansi terkait dengan Bapenda sebagai leading sector, sementara pelaksanaannya harus mengedepankan pendekatan humanis dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
Melalui PKS tersebut, Bapenda dan Kejari Kabupaten Madiun akan memperkuat koordinasi dalam peningkatan kepatuhan perpajakan serta pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerja sama ini diharapkan mendukung pengelolaan pajak yang tertib, transparan, dan akuntabel guna memperkuat PAD serta membiayai pembangunan menuju Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera). (@Red/Hms)
