IndonesiaBuzz: Wonogiri, 18 Oktober 2025 – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wonogiri diperkirakan akan melambat pada tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul penurunan signifikan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri dari pemerintah pusat dan antardaerah.
Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, mengungkapkan bahwa dana TKD yang diterima daerahnya akan turun sekitar Rp236 miliar. Jika pada 2025 total pendapatan transfer daerah mencapai Rp2 triliun, maka pada 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp1,8 triliun.
“Penurunan ini akan berimplikasi pada banyak hal. Salah satunya penurunan belanja modal dan belanja barang dan jasa. Dampaknya, sejumlah program pembangunan harus disesuaikan, terutama proyek infrastruktur jalan,” ujar Setyo, Jumat (17/10/25).
Menurutnya, dengan kondisi keuangan yang lebih terbatas, Pemkab Wonogiri tidak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan fisik.
“Kami tentu ingin membangun lebih banyak, seperti harapan masyarakat. Namun dengan keterbatasan anggaran, tentu tidak mungkin dilakukan sekaligus,” imbuhnya.
Setyo juga menegaskan bahwa penurunan TKD tersebut akan memaksa Pemkab melakukan evaluasi terhadap belanja pegawai. Ia tidak menampik adanya kemungkinan pemotongan insentif atau tunjangan bagi aparatur daerah. Beberapa program juga akan ditinjau ulang untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
Meski demikian, Bupati menegaskan Pemkab Wonogiri tidak akan menaikkan pajak atau retribusi daerah guna menutupi defisit.
“Kami tidak ingin membebani masyarakat. Kalau dilihat dari keseluruhan, meskipun TKD turun, secara agregat penurunan riil hanya sekitar Rp60 miliar setelah memperhitungkan dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan lainnya,” jelasnya.
Kendati menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Wonogiri tetap berkomitmen menjaga belanja pada sektor sektor prioritas. Di antaranya pembangunan lanjutan Rumah Sakit Purwantoro, pembangunan sumur pantek atau sumur bor untuk kebutuhan air bersih, serta pembangunan jalan usaha tani yang mendukung sektor pertanian daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Wonogiri, Imron Rizkyarno, mengakui bahwa tantangan fiskal 2026 akan jauh lebih berat dibandingkan tahun ini. Meski begitu, pihaknya tetap bertekad mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami tahu masyarakat banyak menyoroti kondisi jalan. Aspirasi itu kami pahami, dan kami akan berusaha mengoptimalkan anggaran untuk menjawab kebutuhan tersebut,” kata Imron.
Dengan realitas fiskal yang lebih ketat, Pemkab Wonogiri kini dituntut untuk lebih selektif dan strategis dalam mengalokasikan anggaran agar pembangunan tetap berjalan, meski dalam ruang fiskal yang terbatas. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri)
