IndonesiaBuzz: Surakarta, 19 November 2026 – Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya diarahkan untuk menyasar hasil kejahatan korupsi. Regulasi tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimbulkan banyak korban, termasuk kasus investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa salah satu fokus utama pembahasan regulasi tersebut adalah memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, perluasan cakupan pengaturan diperlukan agar masyarakat yang menjadi korban kejahatan ekonomi tidak kehilangan kesempatan memperoleh kembali haknya.
“Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
Ia menjelaskan, Panja memasukkan ketentuan yang menitikberatkan pada optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Selain itu, aset yang diperoleh atau dikuasai melalui tindak pidana juga dimungkinkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya.
Atur Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana
Salah satu substansi penting dalam RUU tersebut adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme ini memungkinkan proses perampasan aset dilakukan melalui jalur hukum perdata atau mekanisme khusus yang diatur undang-undang, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku.
Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Habiburokhman menyebut pembagian kewenangan dalam proses tersebut juga menjadi perhatian Panja agar setiap tahapan memiliki dasar hukum dan batas kewenangan yang jelas.
“Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana,” jelasnya.
Meski memberikan ruang bagi negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan, mekanisme tersebut tetap harus menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap aset yang menjadi objek perampasan.
Pihak ketiga yang beritikad baik harus memperoleh kesempatan yang memadai untuk membuktikan hak atau kepentingannya atas aset tersebut.
“Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup,” ungkapnya.
Pengawasan Diperketat untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Selain mengatur prosedur perampasan, Panja juga memberikan perhatian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Habiburokhman mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus dilakukan secara memadai, termasuk melalui keterlibatan badan independen.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan negara tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
“Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Adapun pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana akan diserahkan kepada badan yang berkompeten. Ruang lingkup pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Dengan pengaturan tersebut, pengelolaan aset sitaan maupun rampasan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penguasaan oleh negara, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomi dan kepentingan pihak pihak yang berhak.
Habiburokhman juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Panja Rampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Dalam laporan pembahasannya, Habiburokhman menyampaikan bahwa Panja telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Ia menambahkan, pembahasan RUU juga mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan kalangan ahli yang dihimpun selama proses legislasi berlangsung.
“Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat menjelaskan bahwa rancangan regulasi tersebut mengalami perubahan nomenklatur selama pembahasan bersama pemerintah.
Semula, rancangan tersebut bernama RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Namun, setelah melalui pembahasan, namanya berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Dasco mengatakan pembahasan DIM di tingkat Panja dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada 5 November 2026.
“Telah dilakukan pembahasan secara mendalam dan intensif bersama pemerintah,” katanya.
Setelah pembahasan DIM pasal demi pasal rampung, hasil pembahasan diserahkan kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk penyempurnaan rumusan serta harmonisasi ketentuan.
Kedua tim tersebut telah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Panja pada Rabu pagi sebelum rapat pengambilan keputusan tingkat I dilaksanakan.
Rapat tersebut dihadiri 32 dari total 46 anggota Komisi III DPR RI yang berasal dari delapan fraksi. Pemerintah turut diwakili unsur Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PANRB.
Agenda rapat meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Panja, pendapat akhir mini fraksi fraksi dan pemerintah, pengambilan keputusan tingkat I, serta penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.
Dengan selesainya pembahasan tingkat I, RUU tersebut memasuki tahapan legislasi berikutnya sesuai mekanisme pembentukan undang-undang. Substansi yang diatur diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan, memberikan kepastian hukum bagi korban, sekaligus memastikan kewenangan perampasan tidak disalahgunakan. @yudi






