IndonesiaBuzz: Surakarta, 18 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kali ini, penyidik mendalami dugaan aliran uang kickback atau imbalan proyek dari perusahaan swasta kepada oknum pejabat BNPB, termasuk yang berkaitan dengan PT Indo Artha Multitek.
Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Pemeriksaan terhadap Nyanyang difokuskan pada proyek pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Penyidik juga menggali informasi mengenai dugaan pemberian uang kepada oknum pejabat sebagai imbalan atas proyek yang dikerjakan perusahaan swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari kalangan swasta merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pengadaan sekaligus dugaan aliran dana kepada pihak internal BNPB.
“Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kickback kepada oknum di BNPB,” kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Selain Nyanyang, penyidik juga memeriksa Haedar Taher, Direktur Utama PT Amarta Indonesia, Elfi Dwi Agustin dari WO (wedding organizer), Ilhamsyah Diego Pratama, serta Aria Pranarka.
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dari Perusahaan Swasta
Pemeriksaan sejumlah pihak swasta tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa BNPB.
Penyidik berupaya menelusuri hubungan antara perusahaan penyedia, proses mendapatkan proyek, hingga kemungkinan adanya pemberian uang kepada oknum pejabat sebagai bentuk imbalan.
Dugaan praktik kickback menjadi perhatian KPK karena berpotensi menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Melalui pemeriksaan para saksi, KPK berupaya mengungkap apakah terdapat kesepakatan pemberian keuntungan kepada pihak tertentu untuk memuluskan perusahaan dalam memperoleh paket pekerjaan.
Pengadaan Dana BNPB Senilai Rp148 Miliar Disorot
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan suap dari pihak swasta.
Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sebagai tersangka.
Bima diduga terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai BNPB selama periode 2024-2026.
Penyidik menduga sejumlah perusahaan penyedia yang mendapatkan proyek melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima. Total nilai pengadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar.
Rinciannya, pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, kemudian Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026.
KPK juga menduga hasil pengadaan tersebut dimanfaatkan Bima untuk kepentingan pribadi. Salah satu yang didalami adalah pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE), perusahaan yang terafiliasi dengan Bima.
PT AVE diketahui memiliki 150,4 juta lembar saham atau setara 1,07 persen kepemilikan di PT Medela Potentia. Nilai kepemilikan saham tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026.
Dugaan Permintaan Fee, Uang dan Emas Ikut Disita

Pada klaster kedua, KPK mengusut dugaan permintaan fee kepada pihak swasta untuk mendapatkan paket pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai BNPB pada 2026.
Tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga (RIC) diduga meminta sejumlah uang kepada penyedia barang dan jasa.
Richard disinyalir menerima uang sebesar Rp2,38 miliar dari Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS), Gery Prasetiawan (GER), melalui perantara selama periode Januari hingga September 2026.
Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Tak hanya uang tunai, penyidik juga mengungkap berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan penerimaan Gabriel.
Barang bukti tersebut meliputi uang tunai Rp1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas dengan berat total 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram.
Sebagian penerimaan tersebut diduga berasal dari vendor atau penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam proyek pengadaan BNPB.
Lima Tersangka, KPK Terus Telusuri Pihak Lain
Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa BNPB, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.
Meski telah menetapkan para tersangka, penyidikan masih terus dikembangkan. Pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan swasta menunjukkan bahwa KPK masih berupaya mengurai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Termasuk menelusuri dugaan pemberian kickback dari perusahaan swasta kepada oknum pejabat BNPB sebagai imbalan atas proyek pengadaan yang diperoleh.
Penyidik juga berupaya memastikan aliran dana, pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan, serta hubungan antara pemberian uang dan proses pengadaan barang dan jasa.
Kasus ini menjadi sorotan serius mengingat Dana Siap Pakai BNPB merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan keadaan darurat dan penanggulangan bencana.
KPK kini terus mendalami seluruh rangkaian transaksi untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana dari proyek pengadaan tersebut. @yudi







