IndonesiaBuzz: Surakarta, 18 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten untuk mendalami dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada penelusuran proyek pengadaan barang dan jasa, upah pungut sejumlah dinas, hingga dugaan penerimaan uang dari aktivitas pertambangan galian C.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap 18 pejabat tersebut berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Para saksi berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kepala dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan camat.
Penyidik mendalami pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan dinas, satuan kerja, hingga kecamatan di Kabupaten Klaten. Selain itu, pemeriksaan juga diarahkan untuk menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah.
“Selain itu juga penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati, baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati dari hasil tambang, khususnya galian c,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Proyek dan Tambang Galian C

Pemeriksaan terhadap para pejabat Pemkab Klaten dilakukan untuk menelusuri dugaan penerimaan uang oleh Hamenang yang berkaitan dengan sejumlah kegiatan pemerintahan daerah.
Penyidik mendalami kemungkinan aliran dana dari proyek pengadaan barang dan jasa, upah pungut yang dilakukan sejumlah dinas, hingga aktivitas pertambangan galian C.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap keterkaitan antara pelaksanaan proyek, aktivitas dinas, dan dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak yang terlibat.
18 Pejabat dari Berbagai OPD Diperiksa
Sebanyak 18 pejabat yang diperiksa KPK berasal dari berbagai OPD Pemkab Klaten. Mereka di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Suryanto, Kepala Dinas PUPR Muh Anwar Shodiq, Kepala Dinas Pendidikan Agus Setyawan Prasetyoko, Kepala Dinas Pertanian Much. Nasir, serta Kepala Dinas Kesehatan Anggit Budiarto.
Selain itu, penyidik memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Titin Windiyarsih, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Supriyono, Kepala DISSOSP3APPKB Puspo Enggar Hastuti, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Anang Widjatmoko, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Luciana Rina Damayanti.
Pejabat lainnya yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pramana Agus Wijanarka, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aris Pramana, Kepala Dinas Perhubungan Sri Purwanto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Iwan Kurniawan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandu Wirabangsa.
KPK juga memeriksa Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Srihadi, Camat Polanharjo Moh Prihadi, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Amin Mustofa.
Hingga kini, KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan masing-masing saksi. Penyidik masih mendalami keterangan mereka untuk memetakan dugaan aliran uang serta keterkaitan proyek proyek pemerintah daerah dengan perkara tersebut.
Tiga Tersangka Dijerat dalam OTT KPK
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026.
Ketiganya yakni Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Kantor Layanan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative (MWC).
Pemeriksaan terhadap 18 pejabat Pemkab Klaten menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk dugaan keterlibatan berbagai pihak dan aliran dana yang berkaitan dengan proyek pengadaan maupun aktivitas pertambangan.
KPK masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna memperjelas peran masing masing pihak dalam perkara dugaan korupsi tersebut. @yudi







