IndonesiaBuzz: Surakarta, 17 November 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap peran Irjen Eko Hadi Santoso dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Eko dinyatakan bermufakat dengan pelanggar lain untuk melakukan penyadapan menggunakan akses dan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas pelanggaran tersebut, Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan itu dibacakan dalam sidang KKEP yang berlangsung di Divisi Propam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan mengungkap adanya pemufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access melalui aktivitas penyadapan.
“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” ujar Trunoyudo di Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Menurut Trunoyudo, hasil persidangan tersebut menjadi dasar bagi majelis KKEP untuk menjatuhkan sanksi etik sekaligus sanksi administratif terhadap Eko.
Terbukti Bermufakat Lakukan Penyadapan, Dijatuhi Sanksi PTDH

Dalam putusan sidang KKEP, Eko Hadi Santoso dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian.
Selain sanksi etik, majelis juga menjatuhkan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri.
“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tegas Trunoyudo.
Putusan tersebut menjadi bagian dari penegakan kode etik internal Polri terhadap personel yang dinyatakan melakukan pelanggaran dalam perkara penyadapan ilegal.
Sanksi PTDH sekaligus mengakhiri status keanggotaan Eko di institusi kepolisian melalui mekanisme pemberhentian administratif.
Empat Tersangka Dijerat Kasus Penyadapan dan Penghapusan Data Elektronik
Dalam perkara yang sama, Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Keempat tersangka tersebut masing masing berinisial LSP, ASN, EH, dan SU. Tiga tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH, saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua.
Sementara itu, tersangka SU diketahui berperan sebagai dewan pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.
Hingga kini, SU belum ditahan karena alasan kesehatan.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka, yakni Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait illegal access dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penghapusan informasi elektronik dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara, juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Pengungkapan peran Eko Hadi Santoso melalui sidang etik tersebut menambah perkembangan penanganan perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Selain proses penegakan kode etik, penyidikan pidana terhadap para tersangka masih menjadi bagian penting untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian dugaan penyadapan, penggunaan fasilitas teknologi kepolisian, serta penghapusan data elektronik dalam perkara tersebut. @yudi





