IndonesiaBuzz: Surakarta, 17 November 2026 – Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Persidangan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini tengah ditangani Bareskrim Polri.
Kepastian agenda persidangan disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Johnny mengatakan, sidang etik terhadap Listyo telah masuk dalam agenda penanganan internal Polri. Namun, pihaknya belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan maupun susunan majelis yang akan memimpin persidangan.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujar Johnny.
Ia menambahkan, informasi lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan sidang akan disampaikan setelah jadwal resmi ditetapkan.
“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tuturnya.
Sidang etik terhadap Listyo menjadi bagian dari rangkaian penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri menyusul penanganan perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Empat Jenderal Polri Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan di lokasi tersebut.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, mulai dari pejabat negara, para menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat.
Temuan tersebut memperluas cakupan penyidikan karena perkara tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi kepala negara, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas pemantauan dan akses terhadap informasi elektronik.
Ahrie Sonta Dipecat, Polri Kembangkan Penyelidikan Dugaan Makar
Penanganan kasus ini juga telah memasuki ranah penegakan kode etik profesi. Mabes Polri sebelumnya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso telah diagendakan pada Selasa (17/11/2026). Adapun sidang terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Selain mengusut dugaan penyadapan ilegal, Polri juga mulai melakukan penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar yang disebut memiliki keterkaitan dengan perkembangan perkara tersebut.
Dengan agenda sidang etik Listyo Sigit, proses penanganan internal terhadap para perwira tinggi yang terseret perkara ini masih terus bergulir.
Publik kini menantikan perkembangan proses hukum dan hasil persidangan etik terhadap mantan pucuk pimpinan Korps Bhayangkara tersebut. Penanganan perkara ini sekaligus menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan internal Polri dalam memastikan setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. @yudi





