IndonesiaBuzz: Surakarta, 17 November 2026 – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso digelar pada Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan tersebut, Eko hadir dengan mengenakan seragam kepolisian dan mendapat pengawalan personel Provos.
Sebelum sidang dimulai, Eko Hadi Santoso terlihat memberikan hormat kepada Ketua Komisi KKEP, Komjen Hendro Pandowo, yang memimpin jalannya persidangan. Ia kemudian mengikuti proses sidang untuk mendengarkan pemeriksaan dan putusan etik yang dijadwalkan dibacakan pada hari yang sama.
Persidangan tersebut menjadi bagian dari penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Proses sidang dilaksanakan secara tertutup.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan toleransi terhadap personel yang diduga menyalahgunakan kewenangan.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” kata Trunoyudo.
Empat Jenderal Disebut Tersangka, Tiga Ditahan di Mako Brimob
Kasus yang menyeret Irjen Eko Hadi Santoso tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat nama tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi tidak ditahan di lokasi yang sama dengan alasan kesehatan.
Penanganan perkara ini tidak hanya dilakukan melalui proses hukum, tetapi juga mekanisme internal kepolisian untuk memastikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Irjen Ahrie Sonta Lebih Dulu Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelum sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta.
Sanksi tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Selasa (10/11/2026).
Keputusan terhadap Ahrie Sonta menjadi bagian dari rangkaian penegakan kode etik internal Polri dalam perkara yang sama.
Kini, perhatian tertuju pada hasil sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso. Putusan yang dijadwalkan dibacakan pada Selasa (17/11/2026) tersebut akan menentukan konsekuensi etik terhadap yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi KKEP.
Proses penegakan hukum dan kode etik ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban institusional Polri dalam menangani dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh personelnya. @yudi







