IndonesiaBuzz: 16 November 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah menetapkan batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Dengan demikian, para gubernur hanya memiliki waktu lima hari sejak Senin (16/11/2026) untuk menentukan besaran upah minimum di wilayah masing masing.
Tenggat tersebut juga mencakup penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota diberikan waktu hingga 25 November 2026 untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (16/11/2026). Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses penetapan upah minimum dapat berjalan sesuai jadwal.
“Ada data penting, timing penting dari Bapak Menteri Tenaga Kerja, itulah deadline penetapan adalah tanggal 21 November. Sekarang tanggal 16. Jadi ada waktu 5 hari lagi bagi para gubernur untuk menentukan upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi,” ujar Tito.
UMK Paling Lambat 25 November, Gubernur Bisa Ambil Alih Penetapan
Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah masih memiliki tenggat waktu hingga 25 November 2026 untuk menyelesaikan penetapan UMK.
Tito menjelaskan, apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan proses penetapan sesuai batas waktu tersebut, gubernur dapat mengambil alih kewenangan penetapan upah minimum.
Langkah ini dimaksudkan agar seluruh daerah dapat menyelesaikan kewajiban penetapan upah minimum tanpa melewati tenggat yang telah ditentukan.
“Dan kemudian daerah, kabupaten kota, deadlinenya adalah tanggal 25 November. Kalau nanti di daerah nggak bisa selesai di tingkat kabupaten kota, diambil alih, dapat diambil alih oleh gubernur. Ya mudah mudahan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah, ya,” katanya.
Pemerintah berharap seluruh gubernur dan pemerintah kabupaten/kota dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk merampungkan pembahasan dan penetapan upah minimum 2027.
Kemendagri Siapkan Koordinasi dengan Daerah
Untuk memastikan penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Tito menyebut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menerbitkan surat edaran yang memuat ketentuan lebih teknis mengenai penetapan upah minimum 2027.
Kemendagri selanjutnya akan membantu memantau perkembangan penetapan di setiap daerah, termasuk mengidentifikasi provinsi maupun kabupaten/kota yang belum menyelesaikan proses tersebut.
“Bapak Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran lebih teknis. Kami nanti dari Kemendagri, Bapak, kami akan membantu komunikasi terus dengan daerah, mana saja di deadline ini yang belum, siapa yang mana, provinsi yang mana yang belum. Kabupaten yang belum mana, yang mana yang belum,” ujar Tito.
Ia menambahkan, Kemendagri akan berkoordinasi dengan tim Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggelar rapat secara daring bersama pemerintah daerah yang belum merampungkan penetapan upah minimum.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah sekaligus mencari solusi agar proses penetapan tidak mengalami keterlambatan.
“Kita akan komunikasikan dengan tim dari Bapak Menaker, kita Zoom meeting spesifik dengan daerah-daerah yang belum, hambatannya apa, supaya intinya kita meredam situasi. Mudah-mudahan semuanya bisa baik baik saja,” tuturnya.
Berikut Jadwal Lengkap Penetapan Upah Minimum 2027
Berdasarkan keterangan Mendagri Tito Karnavian, terdapat empat tahapan penetapan upah minimum untuk tahun 2027 yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Berikut rincian jadwalnya:
- Upah Minimum Provinsi (UMP), ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), ditetapkan gubernur paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), ditetapkan gubernur paling lambat 25 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), ditetapkan gubernur paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Kemendagri bersama Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan koordinasi dan pemantauan terhadap pemerintah daerah.
Pemerintah berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum 2027 dapat diselesaikan tepat waktu. Kepastian jadwal tersebut menjadi perhatian penting agar proses penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. @yudi







