IndonesiaBuzz: Surakarta, 13 November 2026 – Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dituntut hukuman penjara seumur hidup dalam perkara dugaan peredaran narkotika di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Syahrur Rahman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bima, Kamis (12/11/2026), di hadapan majelis hakim yang dipimpin Rifai.
Jaksa menilai Didik memiliki peran aktif dalam mata rantai peredaran gelap narkotika. Bahkan, dalam persidangan terungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar dari AKP Malaungi yang disebut berasal dari setoran bandar narkotika selama Didik menjabat sebagai Kapolres Bima Kota.
Jaksa Nilai Didik Khianati Institusi Polri
Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menilai perbuatan Didik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap institusi Polri dan tanggung jawab negara dalam memberantas peredaran narkotika.
Sebagai seorang perwira kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat, Didik justru diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
Jaksa juga menjadikan sikap terdakwa yang dinilai tidak kooperatif serta tidak mengakui perbuatannya sebagai faktor yang memberatkan tuntutan.
Selain dugaan penerimaan uang Rp2,8 miliar dari AKP Malaungi, JPU mengungkap adanya dugaan aliran setoran lain selama Didik menjabat sebagai Kapolres Bima Kota.
“Dalam fakta persidangan, terdakwa rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota dan menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan,” ungkap Syahrur Rahman.
Atas dasar sejumlah fakta tersebut, jaksa menegaskan tuntutan pidana penjara seumur hidup disertai denda Rp1 miliar terhadap Didik.
Dua Terdakwa Lain Juga Dituntut Seumur Hidup
Tidak hanya Didik, dua terdakwa lainnya, yakni Erwin Iskandar alias Koh Erwin dan Akhsan Al Fadil, juga dituntut hukuman penjara seumur hidup serta denda masing masing Rp1 miliar.
Ketiganya dinilai terbukti berdasarkan dakwaan jaksa melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Jaksa menilai para terdakwa memiliki peran aktif sebagai pengendali dalam mata rantai peredaran gelap narkotika.
Besarnya tuntutan terhadap ketiga terdakwa menunjukkan bahwa JPU memandang perkara tersebut tidak sekadar berkaitan dengan peredaran narkoba, tetapi juga dugaan keterlibatan pihak yang memiliki posisi dan peran dalam jaringan tersebut.
Denda Rp1 Miliar, Aset Terancam Disita Negara
Selain menuntut pidana penjara seumur hidup, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar kepada masing masing terdakwa.
Jaksa menjelaskan, apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun, aset atau harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang untuk negara.
Apabila hasil penyitaan dan pelelangan aset tidak mencukupi untuk membayar denda, maka kewajiban tersebut akan digantikan dengan pidana kurungan tambahan selama 190 hari.
Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan waktu satu pekan kepada para terdakwa beserta tim penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.
Persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pledoi sebelum majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan untuk menjatuhkan putusan akhir.
Dengan demikian, tuntutan penjara seumur hidup yang diajukan jaksa belum merupakan putusan final. Majelis hakim masih akan mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, pembelaan para terdakwa, serta alat bukti yang terungkap selama persidangan sebelum menentukan vonis. @yudi
