IndonesiaBuzz: Jakarta, 12 November 2026 – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga mantan perwira tinggi Polri lainnya.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Kapolri mengungkap lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi penyadapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data elektronik.
Empat tersangka yang disebut dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS), mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
Suyudi menjelaskan, tahapan pertama bermula dari dugaan perintah penyadapan yang berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi. Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.
Tahap kedua disebut sebagai provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan. Dalam proses ini, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan sejumlah nomor ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan penyaringan keterkaitan dengan perkara pro justitia.
“Kedua, provisioning: Tim Technical Supporting Unit atau TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia,” ujar Suyudi.
Selanjutnya, pada tahap ketiga, petugas diduga melakukan penyadapan dengan mendengarkan dan mengekspor rekaman komunikasi dari nomor-nomor yang menjadi target. Hasil rekaman tersebut kemudian diolah menjadi transkrip.
Tahap keempat merupakan pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang. Menurut Suyudi, informasi hasil penyadapan dilaporkan kepada Kabagmon, kemudian diteruskan kepada Slamet Uliandi hingga sampai kepada Listyo Sigit.
Adapun tahap kelima berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik. Suyudi mengungkapkan bahwa pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta Nasution melalui pelaksanaan oleh tim TSU.
“Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkapnya.
Kapolri Temukan Dugaan Penyimpangan Prosedur
Dalam pemaparannya, Suyudi juga menjelaskan bahwa proses provisioning dalam sistem penyadapan sebenarnya memiliki dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Namun, dalam perkara yang sedang diusut, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dari mekanisme yang semestinya berlaku.
Penyimpangan tersebut meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, proses memasukkan nomor target tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
Suyudi menegaskan, seluruh dugaan penyimpangan tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian dalam proses penyidikan.
“Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” jelasnya.
Kapolri kemudian menyatakan akan memaparkan lebih lanjut rangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian.
“Selanjutnya, kami akan menyampaikan rangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan,” beber Suyudi.
Sejumlah Tokoh Disebut Menjadi Target Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, sejumlah kelompok dan tokoh lain juga diduga menjadi target penyadapan.
Mereka meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Temuan tersebut memperluas cakupan perkara karena dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan komunikasi kepala negara, tetapi juga menyangkut privasi dan keamanan komunikasi sejumlah elemen masyarakat.
Empat Tersangka Dijerat Pasal KUHP dan UU ITE
Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka.
Slamet Uliandi dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR ini menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Selain mengungkap dugaan alur komando, lima tahapan operasional, dan mekanisme penghapusan data, perkara tersebut kini menjadi perhatian dalam upaya memastikan pertanggungjawaban hukum setiap pihak yang diduga terlibat.
Meski demikian, seluruh rangkaian perbuatan yang diungkap Kapolri masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. @yudi
