IndonesiaBuzz: Jakarta, 11 November 2026 – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengaku belum menerima surat maupun dokumen terkait rencana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR dalam polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MPR menegaskan, proses tersebut masih menjadi kewenangan DPR dan belum memasuki tahapan pembahasan di lembaga permusyawaratan tersebut.
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, mengatakan MPR merupakan tahapan terakhir dalam proses konstitusional setelah seluruh mekanisme di DPR diselesaikan.
“Ya belum ada lah. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step by step nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, selama proses penggunaan HMP masih berlangsung di DPR, MPR belum memiliki dasar untuk mengambil sikap lebih jauh. Menurutnya, setiap tahapan harus dijalankan sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang undangan.
“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya.
Bambang menegaskan, MPR tidak akan mendahului proses yang saat ini menjadi kewenangan DPR. Karena itu, ia memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai polemik yang melibatkan Gibran sebelum seluruh tahapan konstitusional berjalan.
PDIP Sepakat Tempuh HMP, Bambang Sebut Keputusan Organisasi
Menanggapi keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, Bambang menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan keputusan resmi organisasi, bukan keputusan individual anggota fraksi.
Menurutnya, keputusan melalui rapat pleno fraksi menjadi mekanisme penting untuk menyatukan sikap politik seluruh anggota dalam menentukan langkah kelembagaan.
“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya.
Bambang juga menekankan bahwa dukungan terhadap HMP tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap individu tertentu. Ia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil mekanisme organisasi yang harus dihormati.
“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” katanya.
Saat ditanya mengenai respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap keputusan tersebut, Bambang enggan memberikan komentar lebih jauh. Ia menegaskan bahwa sikap yang disampaikan merupakan keputusan organisatoris fraksi.
“Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya.
Enggan Tanggapi Langkah Gibran ke PTUN
Selain mengenai HMP, Bambang juga memilih tidak berkomentar terkait rencana Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menghadapi polemik keabsahan ijazahnya.
Ia menilai, memberikan tanggapan terhadap persoalan tersebut berpotensi menghasilkan pendapat subjektif yang tidak didasarkan pada keseluruhan proses hukum.
“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.
Bambang menegaskan, setiap pernyataan yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR harus berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan semata mata pandangan pribadi.
Dengan demikian, MPR saat ini masih menunggu perkembangan proses di DPR sebelum mengambil peran lebih lanjut. Seluruh mekanisme, termasuk kemungkinan keterlibatan MPR, harus mengikuti tahapan konstitusional yang berlaku. @yudi
