IndonesiaBuzz: Jakarta, 11 November 2026 – Sebanyak delapan fraksi di DPR RI dikabarkan akan menyampaikan sikap bersama untuk mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Langkah tersebut ditandai dengan pengumpulan tanda tangan anggota dewan sebagai bagian dari upaya mengajukan hak konstitusional DPR.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan perwakilan dari seluruh fraksi dijadwalkan kembali bertemu pada Rabu siang untuk mengonsolidasikan dukungan sekaligus menandatangani dokumen pengajuan tersebut.
“Hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Mardani, dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebelumnya telah dibahas secara internal di masing-masing fraksi. Setelah memperoleh kesepahaman, anggota DPR yang mendukung usulan tersebut mulai mengumpulkan tanda tangan untuk memenuhi persyaratan pengajuan.
Ia mengklaim jumlah anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan mencapai lebih dari 50 orang dari berbagai fraksi. Jumlah tersebut telah melampaui batas minimal pengusulan HMP yang mensyaratkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR.
“Karena kemarin tuh sepakat di partai masing masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan, dari seluruh fraksi,” ujarnya.
Dukungan Anggota DPR Lampaui Syarat Minimal Pengajuan
Mardani menjelaskan, pengumpulan tanda tangan menjadi langkah awal untuk membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat ke dalam mekanisme resmi DPR.
Berdasarkan ketentuan perundang undangan, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi persoalan tertentu, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi sejumlah persoalan, di antaranya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Dengan demikian, dukungan lebih dari 50 anggota DPR yang diklaim telah terkumpul menjadi modal awal untuk mengajukan hak tersebut. Namun, jumlah tanda tangan belum otomatis menjadikan HMP sebagai keputusan resmi DPR.
Pengajuan HMP Harus Melalui Persetujuan Rapat Paripurna
Proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat masih harus melewati sejumlah tahapan sesuai mekanisme kelembagaan DPR.
Setelah memenuhi persyaratan pengusulan minimal 25 anggota, usulan tersebut harus diproses melalui mekanisme DPR hingga dibawa ke Rapat Paripurna untuk memperoleh persetujuan.
Dalam pengambilan keputusan, rapat paripurna harus memenuhi ketentuan kuorum, yakni dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. Usulan juga harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan pengambilan keputusan yang berlaku.
Apabila Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden dan DPR memutuskan untuk menindaklanjutinya, proses berikutnya dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
MK nantinya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran tersebut. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, rencana delapan fraksi DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran masih merupakan tahap awal proses politik dan konstitusional. Keputusan akhir tetap harus melalui mekanisme kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang undangan. @yudi
