IndonesiBuzz: Jakarta, 10 November 2026 – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada ini Selasa (10/11/2026). Sidang tersebut digelar untuk menentukan sanksi etik menyusul status Ahrie sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang etik tersebut. Menurutnya, proses pemeriksaan terhadap Ahrie telah dijadwalkan oleh Divisi Propam Polri.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri,” kata Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Isir belum membeberkan susunan majelis KKEP yang akan memimpin persidangan. Polri juga belum menjelaskan apakah sidang tersebut digelar secara terbuka atau tertutup.
Empat Personel Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal
Kasus ini bermula dari penyidikan Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan empat personel Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan tindak pidana tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Hasil Penyadapan Diduga Dihapus untuk Menghilangkan Jejak
Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang telah dilakukan.
Dalam konstruksi perkara, Irjen Slamet Uliandi disebut memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia diduga memberikan izin pelaksanaan penyadapan sekaligus penghapusan hasil penyadapan.
Sidang etik terhadap Ahrie Sonta menjadi bagian dari proses penegakan disiplin internal Polri di tengah bergulirnya proses hukum pidana terhadap para tersangka.
Penanganan perkara ini menjadi sorotan publik karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar pejabat negara, tetapi juga Presiden Republik Indonesia serta berbagai kalangan masyarakat. @yudi
