IndonesiaBuzz : Madiun, 9 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat kesiapsiagaan bencana di lingkungan pondok pesantren melalui Sarasehan Forum Pesantren Tangguh Bencana Tahun 2026 di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Madiun, Senin (9/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengelola pesantren dan para santri dalam menghadapi situasi darurat sekaligus meminimalkan risiko keselamatan.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Purnomo Hadi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag), serta para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Madiun. Forum ini membahas penguatan mitigasi, penyediaan sarana keselamatan, hingga mekanisme penanganan ketika bencana terjadi.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi memaparkan bahwa kesiapsiagaan perlu dibangun melalui langkah teknis dan edukasi. Pemeriksaan kelayakan bangunan, instalasi listrik dan gas, penyediaan akses darurat, serta pemasangan rambu evakuasi menjadi bagian dari mitigasi fisik. Adapun langkah nonfisik mencakup pendidikan kebencanaan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta pemetaan kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan.
Dalam penanganan keadaan darurat, pesantren juga perlu memiliki sistem komunikasi yang jelas agar peringatan dapat diterima seluruh warga. Kesiapan jalur evakuasi, titik kumpul, jalur alternatif, pendampingan kelompok rentan, petugas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), hingga akses layanan kesehatan turut menjadi perhatian.
“Semua itu merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pesantren, Pemerintah Kabupaten Madiun, Kementerian Agama, dan seluruh jajaran terkait. Insyaallah, dengan sinergi tersebut, Kabupaten Madiun dapat mewujudkan daerah yang bersih, sehat, sejahtera, serta menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”, pungkasnya.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, perlindungan terhadap santri dan seluruh penghuni pesantren membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah daerah bertugas mengoordinasikan kebijakan dan fasilitasi kesiapsiagaan, BPBD menangani edukasi, kajian risiko, pelatihan serta simulasi, sedangkan Kemenag mendukung pendataan dan pembinaan pondok pesantren.
“Seluruh komponen yang ada di pondok pesantren harus tanggap terhadap bencana, termasuk para santri,” ujarnya.
Bupati meminta kesiapsiagaan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diterapkan secara konsisten melalui SOP dan tindakan nyata di masing-masing pesantren.
Pengelola, santri, dan masyarakat juga diminta berperan aktif membangun budaya sadar bencana agar lingkungan pendidikan sekaligus tempat tinggal tersebut lebih siap menghadapi potensi keadaan darurat. (@Arn/Tim)
