IndonesiaBuzz : Madiun, 9 November 2026 – Kesenjangan upah antara Kabupaten Madiun dan daerah industri Ring 1 Jawa Timur menjadi sorotan Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menjelang penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2027.
Organisasi buruh tersebut mendesak pemerintah menaikkan UMK Kabupaten Madiun minimal 50 persen agar lebih mendekati kebutuhan hidup pekerja.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) SBMR, Slamet Hariyadi, Senin (9/11/2026). Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dihadapi buruh, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus menekan daya beli masyarakat.
Slamet menilai, penetapan upah minimum tidak seharusnya hanya bertumpu pada formula perhitungan atau indikator statistik. Pemerintah perlu melihat secara langsung kebutuhan hidup pekerja agar besaran upah yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Upah di Kabupaten Madiun harusnya sesuai dengan riil kebutuhan hidup kaum buruh. Perhitungan upah bukan soal hitung-hitungan angka atau rumus yang tidak jelas. Penentuan upah harus sesuai kebutuhan riil kaum buruh,” tegas Slamet.
Selain kenaikan harga kebutuhan pokok, SBMR menyoroti kesenjangan upah antara Kabupaten Madiun dengan daerah Ring 1 Jawa Timur.
Menurut Slamet, perbedaan besaran upah tersebut masih cukup lebar, sementara harga sejumlah kebutuhan pokok relatif tidak jauh berbeda.Kondisi itu dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan pekerja antardaerah.
Karena itu, pemerintah diminta menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan UMK 2027.SBMR juga mengingatkan agar kebijakan pengupahan tidak terlalu berorientasi pada kepentingan investasi hingga mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja.
Sebab, upah yang rendah dapat membatasi kemampuan konsumsi masyarakat dan berdampak terhadap perputaran ekonomi daerah.Sebaliknya, peningkatan pendapatan buruh diyakini dapat memperkuat daya beli masyarakat.
Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga, aktivitas ekonomi lokal diharapkan ikut terdorong.
“Kami berharap kenaikan upah di Kabupaten Madiun naik minimal 50 persen. Hal ini sangat wajar melihat semua kebutuhan pokok pada naik,” ujarnya.
SBMR berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses pembahasan UMK Kabupaten Madiun 2027.
Kebijakan pengupahan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan investasi, kemampuan dunia usaha, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. (@Red/Tim)
