IndonesiaBuzz: Surakarta, 9 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mulai memproses berbagai usulan terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung setelah DPR kembali memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi. Namun, karena parlemen masih menjalani masa reses, pembahasan sejauh ini baru dilakukan secara informal.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2026).
Aspirasi dari Ormas hingga Anggota DPR Lintas Fraksi
Dasco mengungkapkan, sejumlah pihak telah menyampaikan keinginan agar polemik dokumen pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR. Aspirasi tersebut berkembang di tengah munculnya putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Meski demikian, DPR belum mengambil keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh. Menurut Dasco, seluruh usulan tersebut perlu dibahas melalui mekanisme resmi setelah masa sidang kembali dibuka.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
MA Nyatakan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait gugatan terhadap Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Melalui putusan kasasi tertanggal 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Dokumen itu sebelumnya menjadi bagian dari persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam petitum gugatan, Subhan Palal mengajukan empat permohonan, di antaranya meminta pengadilan menyatakan surat penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan penarikan dokumen dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan MA tersebut juga berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan kelulusan pendidikan setara SMA Gibran dari Singapura maupun Australia.
Kini, tindak lanjut putusan MA menjadi perhatian sejumlah kalangan yang meminta DPR menggunakan mekanisme kelembagaan untuk menyikapi persoalan tersebut. Namun, Dasco menegaskan bahwa DPR masih akan menunggu dimulainya masa sidang sebelum menentukan langkah lebih lanjut. @yudi
