IndonesiaBuzz: Pali, 3 Juni 2026 – Langit pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan kembali bergemuruh. Kali ini, sorotan mengarah ke Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengamankan seorang wakil bupati aktif dan seorang kepala dinas terkait dugaan suap fee proyek yang tengah diselidiki.
Wakil Bupati PALI berinisial IT diamankan dari rumah dinasnya di PALI pada Rabu (3/6/26), sementara seorang kepala dinas yang identitasnya belum diumumkan ditangkap di Palembang. Keduanya kemudian dibawa menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Penangkapan tersebut menambah daftar panjang perkara dugaan korupsi yang berakar pada praktik pembagian fee proyek, sebuah pola yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu celah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan anggaran publik.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, membenarkan adanya tindakan pengamanan terhadap dua pejabat tersebut. Ia menjelaskan bahwa tim penyidik masih melakukan pemeriksaan awal sehingga belum seluruh informasi dapat disampaikan kepada publik.
“Benar ada pengamanan terhadap dua orang tersebut. Saat ini yang bersangkutan sedang dalam perjalanan menuju Kejati Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Menurut Ketut, langkah pengamanan itu berkaitan dengan penyelidikan dugaan suap fee proyek yang saat ini sedang dikembangkan penyidik. Namun, pihak kejaksaan masih menahan detail perkara, termasuk proyek yang diduga menjadi sumber praktik suap tersebut.
“Kami masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara terkait suap fee proyek. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai dilakukan,” katanya.
Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola proyek pemerintah daerah. Dalam banyak perkara korupsi yang terungkap selama beberapa tahun terakhir, praktik fee proyek kerap muncul sebagai mekanisme informal yang menghubungkan kepentingan politik, birokrasi, dan pelaksana proyek. Fee tersebut biasanya diberikan sebagai imbalan atas pengaturan pemenang tender, percepatan pencairan anggaran, atau kemudahan administratif lainnya.
Karena itu, pengamanan terhadap seorang wakil kepala daerah aktif memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penegakan hukum terhadap individu. Peristiwa ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik harus berjalan tanpa kompromi.
Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pejabat yang diamankan. Status hukum keduanya pun belum diumumkan secara resmi. Penyidik masih mendalami aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta keterkaitan dugaan suap dengan proyek yang sedang menjadi objek penyelidikan.
Publik kini menanti hasil pemeriksaan lanjutan. Jika dugaan tersebut terbukti, kasus ini berpotensi membuka jaringan praktik korupsi yang lebih luas di lingkungan pemerintahan daerah dan menjadi salah satu perkara penting yang menyita perhatian di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2026. @yudi
