IndonesiaBuzz: Banjarmasin, 9 April 2026 – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, meskipun opsi tersebut dibuka oleh pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Rabu (8/4/26) malam, Muhidin menilai kondisi kerja aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di daerahnya saat ini masih berjalan optimal dan terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan tugas.
“Tidak ada WFH. Di sini tidak ada kendala, semua terkendali,” ujarnya.
Menurut Muhidin, penerapan WFH justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kedisiplinan dan efektivitas kerja pegawai. Ia mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat disalahartikan sebagai kelonggaran yang menyerupai hari libur apabila tidak diiringi sistem pengawasan yang ketat.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.
Selain itu, Muhidin juga menyoroti potensi penyimpangan waktu kerja, terutama jika WFH diterapkan pada akhir pekan. Ia menilai tidak menutup kemungkinan pegawai memanfaatkan fleksibilitas tersebut untuk bepergian ke luar daerah.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” katanya.
Meski menolak WFH, Pemprov Kalsel memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan sesuai target. Muhidin menegaskan, skema kerja langsung dari kantor dinilai masih menjadi pilihan paling efektif untuk menjaga kinerja sekaligus memperkuat pengawasan terhadap ASN.
“Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya. @yudi
