IndonesiaBuzz: Semarang, 6 April 2026 – Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam menindak tegas penyalahgunaan distribusi LPG subsidi yang merugikan masyarakat. Penegasan ini menyusul pengungkapan praktik ilegal pengalihan isi gas subsidi di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Kabid Humas Polda Jateng, Artanto, menyatakan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran kepolisian menjadi bukti keseriusan aparat dalam melindungi hak masyarakat, khususnya kelompok penerima subsidi.
“Kami tidak akan mentolerir praktik ilegal yang menyalahgunakan distribusi energi bersubsidi untuk kepentingan pribadi. Ini bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat,” tegasnya di Mapolda Jateng, Senin (6/4/26).
Kasus terbaru diungkap jajaran Polres Karanganyar yang berhasil membongkar praktik pengoplosan atau “suntik gas” dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi berukuran 12 kilogram hingga 50 kilogram tanpa izin.
Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah gudang penggilingan padi di Dukuh Pandakan, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mendapati praktik pemindahan isi gas tengah berlangsung pada Senin siang sekitar pukul 14.30 WIB.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan tiga orang terduga pelaku yang masing-masing berperan sebagai operator penyuntikan gas dan pekerja bongkar muat tabung. Dari lokasi, aparat menyita ratusan barang bukti, antara lain 268 tabung LPG subsidi 3 kilogram, 181 tabung ukuran 12 kilogram, serta 7 tabung ukuran 50 kilogram.
Selain itu, turut diamankan berbagai peralatan modifikasi seperti selang regulator, segel tabung dalam jumlah besar, serta alat timbangan yang digunakan untuk menunjang praktik ilegal tersebut.
Artanto menegaskan bahwa praktik pengoplosan gas tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat. Distribusi LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu menjadi tidak tepat sasaran akibat disalahgunakan untuk kepentingan komersial.
Para pelaku dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp60 miliar.
Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Karanganyar untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Aparat juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas dalam praktik tersebut.
Polda Jateng turut mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan distribusi LPG subsidi. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (Red – Ho Humas Polda Jateng)
