IndonesiaBuzz: Jakarta, 23 Januari 2026 – Bergabungnya warga negara Indonesia (WNI) ke dalam dinas militer negara asing berimplikasi langsung terhadap status kewarganegaraan. Indonesia yang menganut prinsip kewarganegaraan tunggal secara tegas mengatur bahwa WNI yang masuk ketentaraan asing tanpa izin Presiden akan kehilangan kewarganegaraannya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menegaskan, persoalan tersebut bukan ranah hukum internasional, melainkan sepenuhnya diatur oleh hukum nasional masing masing negara. Hukum internasional, kata dia, tidak melarang seseorang menjadi tentara di negara lain.
“Tidak ada hukum internasional yang mengatur soal warga negara bergabung ke dinas militer asing. Itu merupakan hak asasi manusia yang bersangkutan untuk memilih,” ujar Hikmahanto kepada, Jumat (23/1/26).
Namun, konsekuensi dari pilihan tersebut bergantung pada sistem kewarganegaraan negara asal. Menurut Hikmahanto, negara yang menganut dwikewarganegaraan umumnya tidak mempermasalahkan jika warganya bergabung dengan militer negara lain. Sebaliknya, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal.
“Negara seperti Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal, masuknya warga negara ke dinas ketentaraan asing akan berkonsekuensi kehilangan kewarganegaraan,” tegasnya.
Isu ini mencuat setelah Kezia Syifa, perempuan berusia 20 tahun asal Tangerang, Banten, diketahui bergabung dengan Army National Guard Amerika Serikat. Status kewarganegaraan Kezia kini menjadi sorotan publik dan pemerintah.
Hikmahanto menyebut, status hukum Kezia perlu ditelusuri secara cermat. Ia membuka kemungkinan Kezia memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat melalui asas ius soli jika lahir di AS. Di sisi lain, Kezia juga berpotensi pernah berstatus WNI karena lahir dari orangtua warga negara Indonesia.
“Bisa saja dia masih memiliki kewarganegaraan Indonesia karena lahir dari orangtua Indonesia, di mana orang tuanya pemegang green card yang artinya masih WNI,” ujar Hikmahanto.
Meski demikian, apabila Kezia Syifa terbukti masih berstatus WNI saat masuk dinas militer Amerika Serikat, maka secara hukum nasional Indonesia status kewarganegaraannya gugur secara otomatis.
“Karena Syifa sudah masuk dinas tentara AS, maka dengan sendirinya dia kehilangan kewarganegaraan Indonesianya,” kata Hikmahanto.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, Undang Undang Kewarganegaraan secara eksplisit melarang WNI bergabung dengan kesatuan tentara asing tanpa izin Presiden. Karena itu, pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi untuk memastikan fakta hukum yang sebenarnya.
“Prinsipnya setiap WNI tidak boleh bergabung dengan kesatuan tentara asing kecuali atas izin Presiden,” ujar Supratman, Kamis (22/1/26).
Ia menambahkan, apabila hasil verifikasi membuktikan Kezia Syifa benar bergabung sebagai tentara asing tanpa izin Presiden, pemerintah akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, termasuk pencabutan dokumen perjalanan.
“Kalau bergabung tidak dengan izin Presiden, maka kewarganegaraan WNI yang bersangkutan otomatis hilang. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan dokumen perjalanan, termasuk paspor,” ujarnya.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum kewarganegaraan, khususnya bagi WNI diaspora yang memilih berkarier di institusi militer negara lain. @yudi
