IndonesiaBuzz : Magetan, 20 November 2025 – Praktisi hukum Wahyu Dhita Putranto menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara 14/Pdt.G/2025/PN Mgt.
Perkara antara penggugat Ari Kristianti melawan Yuliana Sugeng, Elizabeth Setijono, dan Paulus Hermawan kembali mencuat setelah pernyataan pihak tergugat diberitakan usai sidang pada Rabu, 19 November 2025. Objek gugatan berupa tanah seluas 340 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 422 Desa Sugihwaras.
Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum tergugat menjelaskan bahwa hubungan hukum merujuk pada Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) lunas yang dibuat di hadapan notaris pada 13 Mei 1995, disertai kuasa menjual dari pihak penjual kepada pembeli sebagai dasar menuju pembuatan Akta Jual Beli (AJB).
Namun, Wahyu menilai sejumlah hal dalam dokumen tersebut harus ditelaah lebih kritis agar persidangan tidak melenceng dari prinsip keadilan.
“Pertama-tama, apa yang kami sampaikan bukan bentuk pembelaan terhadap pihak mana pun, namun murni analisa hukum objektif berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan,” tegas Wahyu, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa Pasal 1813 KUH Perdata menjadi relevan, sebab kuasa menjual yang digunakan sebagai dasar AJB akan gugur apabila pemberi kuasa telah meninggal dunia.
Hal ini berkaitan dengan dasar terbitnya AJB No. 455 tahun 2000 yang kini dipersoalkan.
Selain itu, Wahyu mengingatkan keberadaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 yang melarang penggunaan kuasa mutlak sebagai sarana peralihan hak atas tanah.
Ia menilai pola tersebut masih kerap terjadi di lapangan.
“Banyak persoalan tanah di Indonesia muncul karena penyalahgunaan kuasa mutlak dan PIJB lunas untuk mengakuisisi jaminan. Ini bukan pola baru, dan hakim seharusnya memberi perhatian serius terhadap indikasi seperti itu, termasuk dalam perkara ini,” jelas Wahyu.
Ia secara khusus menilai bahwa penggunaan PIJB lunas dalam kasus ini berpotensi menjadi bentuk penyelundupan hukum untuk mengambil alih objek jaminan yang sebenarnya hanya berada dalam konteks pinjam-meminjam.
Menurutnya, praktik ini harus diwaspadai karena dapat mengaburkan hubungan hukum yang sesungguhnya.
Selain menyinggung status PIJB, Wahyu juga mempertanyakan mengapa transaksi yang diklaim terjadi pada 1995 tidak langsung dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB).
“Kalau memang transaksi tersebut benar-benar jual-beli, mengapa AJB tidak dibuat? Ini pertanyaan besar yang wajar diajukan keluarga penggugat.”
Aspek lain yang ia tekankan adalah status harta gono-gini dari objek sengketa yang membuat persetujuan kedua pasangan menjadi syarat mutlak.
“Dalam hukum perdata maupun praktik pertanahan, pengalihan harta bersama harus mendapat persetujuan kedua pasangan. Jika salah satu tidak menandatangani, maka dokumen itu cacat secara hukum,” ujarnya.
Pernyataan Wahyu memperkuat kritik penggugat yang sebelumnya disampaikan kuasa hukumnya, Dasi S.H. terkait gugurnya kuasa setelah pemberi kuasa meninggal serta tidak adanya persetujuan istri dalam AJB No. 455 tahun 2000.
“Kita tunggu putusan majelis hakim, yang dengan meninggalnya pemberi kuasa, kuasa itu gugur, sehingga AJB No. 455 tahun 2000 menjadi tidak sah dan satu lagi objek sengketa merupakan harta gono-gini di AJB tersebut tidak ada persetujuan dari pihak istri (Penggugat I) sehingga AJB tambah cacat hukum.”
Wahyu menutup analisanya dengan penekanan pada objektivitas proses peradilan.
“Pada akhirnya, kita semua ingin proses hukum ini menghasilkan putusan yang adil. Keadilan itu harus ditegakkan berdasarkan aturan, bukan persepsi. Satyam Eva Jayate — Kebenaran Pasti Menang,” pungkasnya. (Arn)
