IndonesiaBuzz: Solo, 3 September 2025 – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Sunny Ummul Firdaus, menyerukan agar semangat efisiensi anggaran juga diterapkan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu disampaikan Sunny menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang akan mengevaluasi tunjangan DPR RI sekaligus memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri bagi anggota dewan.
“Menurut saya, sebaiknya DPRD juga merespons dengan kebijakan yang menunjukkan penghematan secara proporsional. Karena anggaran DPRD kabupaten/kota dan provinsi memang berbeda dengan DPR RI,” kata Sunny saat diwawancarai di Solo, Rabu (3/9/25).
Sunny menekankan perlunya DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan dan legislasi sekaligus meningkatkan keberpihakan pada rakyat. Kepekaan terhadap situasi krisis, menurutnya, tidak cukup sebatas pernyataan, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Misalnya dengan mengutamakan pelayanan publik, menekan biaya perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta menjaga tutur kata agar tidak merendahkan rakyat. Integritas dan karakter anggota DPRD sangat penting, jangan hanya bekerja sebatas formalitas,” tegasnya.
Ia juga menilai anggaran perjalanan dinas sebaiknya diprioritaskan ulang untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti program penyelamatan ekonomi lokal. Kehadiran legislator di daerah dinilai lebih dibutuhkan untuk mengawasi jalannya kebijakan eksekutif daripada terlalu sering berada di luar daerah.
“DPRD adalah representasi rakyat, sehingga setiap keputusan sebaiknya mencerminkan empati dan solidaritas terhadap kondisi masyarakat, apalagi di tengah krisis ekonomi dan sosial politik,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik di parlemen bersepakat mencabut besaran tunjangan anggota DPR RI dan menerapkan moratorium kunjungan luar negeri. Kesepakatan tersebut diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/25), sebagai respons atas aspirasi publik terkait gelombang demonstrasi di berbagai daerah.(red-)
