IndonesiaBuzz: Madiun, 31 Juli 2025 – Sebuah insiden nyaris memakan korban jiwa kembali menyingkap carut-marut pengelolaan aset publik di Kabupaten Madiun.
Sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, yang tampak lapuk dan penuh karat, terlepas serpihan sengnya saat melaju di ruas Jalan Mojopurno–Dungus, Selasa (29/7/2025) pukul 10.30 WIB.
Serpihan tersebut nyaris mengenai pengendara sepeda motor di belakangnya.
Di balik kondisi memprihatinkan armada pengangkut sampah, tercatat DLH Kabupaten Madiun justru menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah untuk belanja non-prioritas: pengadaan backdrop senilai Rp323 juta dan meubelair senilai Rp400 juta.
Kontras tajam inilah yang memantik kritik keras dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat, yang menilai ada kegagalan serius dalam tata kelola aset publik.
“Truk bobrok seperti itu tak semestinya dibiarkan melaju di jalan umum. Ini bukan soal kelalaian teknis semata, tapi soal nyawa pengendara. DLH seharusnya bertanggung jawab penuh, bukan justru mengabaikan keselamatan warga,” tegas Subari S.Sos, Ketua Umum LSM Madiun Transparan (MANTRA), Rabu (30/7/2025).
Menurut Subari, operasional kendaraan dalam kondisi rusak parah jelas menyalahi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 48 ayat (3) yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Selain itu, kondisi armada yang dibiarkan seperti ini dinilai mencederai prinsip efisiensi dan keselamatan publik.
LSM MANTRA mendesak Inspektorat Daerah bersama Pemkab Madiun untuk segera melakukan audit menyeluruh atas pengelolaan aset dan belanja anggaran DLH Kabupaten Madiun.
Subari menegaskan, membiarkan kendaraan tak laik jalan sama saja membuka peluang terjadinya kecelakaan fatal.
Di sisi lain, NGO Pentas Gugat sebelumnya juga sempat mengungkap dugaan maladministrasi dalam pengadaan proyek di DLH Kabupaten Madiun. Berdasarkan pemberitaan klikmadiun (28/4/2025), ditemukan indikasi proyek tetap berjalan meski dokumen administrasi pengadaan belum rampung – termasuk pengadaan backdrop dan meubelair bernilai ratusan juta rupiah.
“Artinya, pengadaan dilakukan sambil jalan, tak sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021. Metode ini sudah jadi kebiasaan,” ungkap Herukun, Koordinator Pentas Gugat.
Selain itu, Pentas Gugat juga mencatat adanya proyek pemeliharaan taman Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun senilai Rp24,7 juta serta taman lain senilai Rp148,5 juta, yang diduga dikerjakan meskipun anggaran belum tersedia.
Ironinya semakin kentara: saat DLH Kabupaten Madiun sibuk mempercantik interior kantor dengan anggaran fantastis, pengendara di jalan justru terancam keselamatannya akibat truk sampah bobrok yang masih dipaksakan beroperasi.
Padahal, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, kendaraan operasional milik pemerintah daerah wajib dirawat dan diganti jika sudah tidak layak jalan.
Mengabaikan aturan ini bukan hanya meningkatkan risiko kecelakaan fatal, tetapi juga menimbulkan pemborosan anggaran publik. (Arn/Tim)
