IndonesiaBuzz: Bali, 30 Juli 2024 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memberikan arahan penting kepada pimpinan TNI dan Polri untuk tidak melakukan rotasi jabatan hingga tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 selesai.
Instruksi tersebut disampaikan Hadi dalam acara “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara” yang diadakan di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7/2024).
“Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI-Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai,” ungkap Hadi dalam sambutannya.
Hadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk memastikan semua rencana dan anggaran yang sudah disiapkan dapat dikelola dengan baik selama masa Pilkada. “Supaya apa? Yang direncanakan, termasuk anggaran yang sudah disiapkan, ini bisa di-manage dengan baik,” tuturnya.
Menko Polhukam juga menegaskan bahwa rotasi dan mutasi tidak boleh dilakukan sebelum Pilkada kecuali bagi personel yang memasuki usia pensiun. “Kecuali yang sudah pensiun sebelum Pilkada, ya harus pensiun. Tapi yang belum, TNI-Polri seyogyanya tetap, termasuk Kajati (Kejaksaan Tinggi) tetap, karena harus menangani Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) nantinya,” jelas Hadi.
Hadi menambahkan bahwa ia akan berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait permintaannya tersebut.
Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan kelancaran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien selama masa tersebut.
