IndonesiaBuzz: Jakarta, 25 September 2026 – Program pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi diproyeksikan membutuhkan anggaran hampir Rp302 triliun. Angka tersebut terdiri atas sekitar Rp210 triliun untuk pendidikan jenjang SD hingga SMA dan Rp92 triliun untuk perguruan tinggi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pelaksanaan program tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus. Pemerintah dan DPR perlu menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran negara serta mempersiapkan tata kelola program secara bertahap.
“Kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Artinya hampir Rp302 triliun,” ujar Said, Jumat (25/9/26).
Sebagai tahap awal, Banggar DPR RI mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project pendidikan gratis. Program tersebut diprioritaskan untuk jenjang SD dan SMP, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Yang Rp5 triliun khusus pilot project. Rekomendasi Banggar, prioritasnya di daerah 3T,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Said, pelaksanaan pilot project diperlukan untuk memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menguji tata kelola program sebelum cakupannya diperluas hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi.
Said menargetkan program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi dapat mulai direalisasikan secara lebih luas pada 2028. Namun, penerapannya tetap diarahkan secara bertahap untuk menjaga kemampuan fiskal serta menghindari persoalan dalam pengelolaan anggaran.
“Di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap,” ujarnya.
Pada tahap awal, cakupan program pada 2028 dapat berada di kisaran 60 hingga 75 persen sebelum diperluas menjadi 100 persen pada tahun berikutnya. Besaran cakupan tersebut masih menjadi bagian dari skema yang perlu dihitung pemerintah dan DPR.
Said juga menyoroti kemungkinan perubahan kebijakan pengelolaan tenaga pendidik yang dapat berdampak terhadap struktur APBN. Salah satunya berkaitan dengan rencana penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat.
Perubahan kewenangan tersebut, kata dia, perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan secara keseluruhan.
Untuk jenjang perguruan tinggi, Said mengatakan skema pendidikan atau kuliah gratis belum dapat langsung ditetapkan. Salah satu opsi yang masih perlu dikaji adalah kemungkinan memperluas program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurut dia, pemerintah bersama Banggar masih harus menghitung kebutuhan pembiayaan secara lebih rinci sebelum menentukan mekanisme pelaksanaannya.
“Jadi tidak serta-merta diputuskan. Kita ingin tahu dulu tata kelolanya seperti apa,” kata Said.
Ia menegaskan angka hampir Rp302 triliun tersebut masih merupakan proyeksi awal. Perhitungan final membutuhkan kajian lebih mendalam, termasuk besaran biaya yang diperlukan untuk setiap siswa serta cakupan sekolah yang akan menerima program.
Persoalan lain yang juga perlu dikaji adalah keterlibatan sekolah swasta. Sebab, perhitungan Rp210 triliun untuk pendidikan dasar hingga menengah dan Rp92 triliun untuk perguruan tinggi saat ini masih menggunakan estimasi kebutuhan secara keseluruhan.
“Semua sekolah negeri, lalu yang swasta ke depan bagaimana? Itu perlu kajian yang relatif komprehensif,” ujar Said.
Dengan demikian, program pendidikan gratis masih membutuhkan pemetaan kebutuhan, penentuan sasaran, serta penataan skema pembiayaan sebelum diterapkan secara lebih luas. Pemerintah dan DPR akan menggunakan pelaksanaan pilot project sebagai salah satu dasar untuk menentukan desain program dan kebutuhan anggaran pada tahap berikutnya. @yudi
