IndonesiaBuzz: Surakarta, 11 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi di Sumatera Utara pada 9 hingga 10 November 2026. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang menyeret sejumlah pejabat pemerintah dan pihak swasta.
Dalam operasi penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik serta dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan secara maraton selama dua hari untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” kata Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan meliputi Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara dan Kantor Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Selain itu, penyidik juga menggeledah dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
Penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut dilakukan untuk menelusuri bukti bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Geledah Kantor Pemerintah hingga Rumah Kontraktor
Langkah penggeledahan yang dilakukan KPK menyasar sejumlah lokasi strategis, mulai dari kantor instansi pemerintah yang menangani proyek jalan hingga kediaman pihak pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik menjadi bagian penting dalam upaya penyidik menelusuri alur pelaksanaan proyek, hubungan antarpihak, serta dugaan transaksi yang berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.
Meski demikian, KPK belum merinci secara terbuka jenis dokumen maupun perangkat elektronik yang diamankan dari masing-masing lokasi.
Barang bukti yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan didalami untuk mendukung pembuktian serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Berawal dari OTT, KPK Tetapkan Lima Tersangka
Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN BBPJN) Sumut.
Dua hari setelah OTT, tepatnya 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Penggeledahan terbaru terhadap enam lokasi tersebut menunjukkan bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara masih terus dikembangkan.
Melalui pendalaman dokumen dan barang bukti elektronik, KPK berupaya memperkuat konstruksi perkara sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan praktik korupsi tersebut. @yudi
