IndonesiaBuzz: Surakarta, 17 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (17/11/2026). Sejumlah agenda legislasi menjadi pembahasan utama, mulai dari Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang Undang hingga permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut menjadi bagian dari agenda DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengambilan keputusan terhadap sejumlah rancangan regulasi.
Pada agenda pertama, rapat paripurna akan meminta pendapat fraksi fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Setelah penyampaian pandangan fraksi, agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU tersebut sebagai RUU usul DPR RI.
Sementara itu, agenda kedua membahas permohonan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik. Persetujuan tersebut akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Baleg Bahas Penyusunan Prolegnas Prioritas 2027
Selain agenda rapat paripurna, sejumlah alat kelengkapan dewan juga dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas berbagai agenda legislasi.
Badan Legislasi DPR RI akan mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.
Agenda tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan legislasi untuk menentukan rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas pembahasan DPR pada tahun mendatang.
Penyusunan Prolegnas prioritas menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan agenda pembentukan undang-undang berjalan terarah dan sesuai kebutuhan regulasi nasional.
Komisi I dan II Bahas RUU Keamanan Siber serta Pemilu
Di sisi lain, Komisi I DPR RI dijadwalkan menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) terkait RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi di bidang pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi, khususnya terkait penguatan keamanan serta ketahanan siber nasional.
Sementara itu, Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah kelompok perempuan untuk membahas RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Pelibatan kelompok perempuan dalam pembahasan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap substansi regulasi kepemiluan.
Komisi XIII Bahas Perlindungan Saksi, Korban, dan HAM
Agenda legislasi dan pengawasan DPR juga berlangsung di Komisi XIII. Komisi tersebut dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Rapat kerja tersebut akan membahas sejumlah agenda, meliputi capaian kinerja, program perlindungan saksi dan korban, hingga tindak lanjut pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat.
Pembahasan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja lembaga dan kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam pemajuan serta perlindungan hak asasi manusia.
Melalui rangkaian agenda tersebut, DPR RI menjalankan sejumlah fungsi kelembagaan secara bersamaan, mulai dari pembentukan regulasi, penyerapan aspirasi masyarakat, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah dan lembaga negara. @yudi




