IndonesiaBuzz: Surakarta, 11 November 2026 – Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding atas putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Upaya hukum tersebut disampaikan setelah dirinya menjalani sidang etik di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, membenarkan pengajuan banding tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan hak terduga pelanggar dalam menanggapi putusan sidang KKEP.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Isir kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Isir menjelaskan, pengajuan banding tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding. Hasil pemeriksaan pada tingkat tersebut nantinya akan menentukan keputusan akhir atas perkara yang menjerat Ahrie Sonta.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” jelasnya.
Dijerat Sejumlah Pasal Kode Etik, Polri Jatuhkan Sanksi PTDH
Dalam perkara ini, Ahrie Sonta disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Adapun ketentuan yang disangkakan meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan. Selain itu, terdapat Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.
Ahrie Sonta juga disangkakan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait etika kelembagaan.
Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri secara resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH terhadap Ahrie Sonta. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang KKEP yang dipimpin Komjen Pol Rudy Darmoko selaku Ketua Komisi.
Sidang tersebut turut dihadiri Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai Wakil Ketua Komisi serta tiga anggota komisi, yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa keputusan pemberhentian tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan pertimbangan komisi dalam persidangan etik.
“Dapat kami sampaikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan; sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Selain sanksi administratif, komisi juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku Ahrie Sonta sebagai perbuatan tercela.
“Sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” jelasnya.
Banding Jadi Tahapan Lanjutan Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal
Putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Perkara tersebut menjadi dasar pemeriksaan etik yang berujung pada penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.
Dengan diajukannya banding, perkara etik Ahrie Sonta selanjutnya akan diperiksa kembali oleh Komisi Kode Etik Polri tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Proses tersebut menjadi tahapan lanjutan untuk meninjau putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat pertama. Hingga saat ini, keputusan PTDH yang dijatuhkan dalam sidang KKEP menjadi putusan yang sedang diajukan banding oleh Ahrie Sonta.
Polri selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan di tingkat banding untuk menentukan penyelesaian akhir perkara etik tersebut. @yudi
