IndonesiaBuzz: Jakarta, 14 November 2026 – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK terkait pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran profesi sekaligus mengungkap peran masing masing pihak dalam perkara tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan pemeriksaan terhadap Brigjen TK. Menurutnya, perwira tinggi tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Isir, Sabtu (14/11/2026).
Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap Brigjen TK tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penegakan disiplin dan kode etik internal kepolisian. Keterangan yang bersangkutan juga menjadi bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
Empat Perwira Tinggi Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta. Keputusan tersebut diambil melalui sidang etik yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
Brigjen TK Diduga Terlibat dalam Pengawasan atau Surveillance
Dalam pengembangan perkara, nama Brigjen TK turut menjadi perhatian penyidik. Perwira tinggi tersebut diduga memiliki peran dalam kegiatan pengawasan atau surveillance terhadap sejumlah pihak yang menjadi sasaran dalam kasus tersebut.
Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan sejumlah media, Brigjen TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu. Namun, identitas lengkap dan jabatan yang bersangkutan belum diungkap secara terbuka oleh Polri.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.
Sasaran dugaan penyadapan juga disebut tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha turut diduga menjadi target.
Dijerat Pasal Berlapis, Ancaman Hukuman hingga 10 Tahun
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Para tersangka turut dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur larangan perbuatan tanpa hak terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.
Pemeriksaan terhadap Brigjen TK menjadi bagian dari pengembangan penanganan perkara yang kini memasuki tahapan pendalaman terhadap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan.
Polri diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk peran setiap pihak, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, serta dugaan penghapusan data elektronik dalam kasus tersebut. @yudi
