IndonesiaBuzz: Surakarta, 13 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara setelah disebut menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, lembaga antirasuah menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Polri. Namun, hingga kini KPK mengaku belum menerima informasi mengenai siapa saja pimpinan maupun pegawainya yang diduga menjadi target penyadapan.
Budi menjelaskan, pihak yang menjadi objek penyadapan tidak serta merta dapat dimaknai sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Hal tersebut juga telah ditegaskan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
“Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioningnya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
KPK Dukung Polri Ungkap Kasus Penyadapan
Budi menyatakan KPK mendukung penuh langkah kepolisian dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal tersebut. Pihaknya meyakini Polri akan mengungkap seluruh rangkaian perkara secara transparan, termasuk peran masing masing pihak yang terlibat.
“Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” tambahnya.
Menurut Budi, KPK juga berharap Polri terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara berkala.
Ia menegaskan, pengungkapan kasus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Polri, sehingga KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Belum Tahu Siapa Pimpinan dan Pegawai KPK yang Disadap
Ketika ditanya mengenai identitas pihak internal KPK yang diduga menjadi sasaran penyadapan, Budi mengaku belum mengetahui secara pasti.
Hingga saat ini, KPK belum memperoleh informasi resmi dari Polri mengenai siapa saja pimpinan maupun pegawai lembaga antirasuah yang masuk dalam daftar target penyadapan.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” terang Budi.
Ia kembali menegaskan bahwa informasi mengenai identitas target penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan yang harus disampaikan oleh Polri sesuai perkembangan penanganan perkara.
“Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri,” sambungnya.
Kapolri Ungkap KPK Masuk Daftar Sasaran Penyadapan
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa dugaan penyadapan ilegal dalam perkara yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, hingga tokoh politik.
Selain itu, target penyadapan diduga meliputi gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian, dan lembaga,” kata Suyudi.
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Kapolri menegaskan bahwa daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan pihak pihak yang menjadi sasaran dalam tindak pidana.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut kini masih dalam proses penyidikan. Polri terus mendalami peran masing-masing tersangka sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran aktivitas penyadapan. @yudi
