IndonesiaBuzz: Jakarta, 12 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima permohonan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo mengaku menghormati sekaligus mendukung keputusan Gibran yang dinilainya menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung persoalan latar belakang pendidikan Gibran yang menjadi salah satu sorotan dalam polemik persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Menurut Prabowo, Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, ia memahami adanya perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan negara lain yang kemudian memunculkan persoalan ketika disesuaikan dengan ketentuan hukum di Indonesia.
Prabowo menyebut, berdasarkan keputusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia terkait persoalan tersebut.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa Gibran telah memberikan kontribusi dalam pemerintahan selama menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau,” ungkap Prabowo.
MPR Siapkan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Sebelumnya, Gibran secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Kamis sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, disambut sejumlah pimpinan MPR.
Gibran tampak mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah saat memasuki Gedung Nusantara III untuk menemui pimpinan lembaga tersebut.
Menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut akan membahas agenda dan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran.
Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Dua kandidat tersebut harus disertai kelengkapan persyaratan pencalonan dan disampaikan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga diwajibkan menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan untuk dicalonkan dalam sidang tersebut.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih untuk menggantikan Gibran.
Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar pemungutan suara ulang satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan perolehan suara berimbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat untuk ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Dengan diterimanya permohonan pengunduran diri Gibran oleh Prabowo, proses selanjutnya kini bergeser pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui MPR. Tahapan tersebut menjadi perhatian karena akan menentukan figur yang melanjutkan posisi Wakil Presiden dalam pemerintahan periode 2024-2029. @yudi
