IndonesiaBuzz: Surakarta, 11 November 2026 – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung angkat bicara mengenai polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul munculnya persoalan hukum terkait keabsahan ijazahnya. Rocky menegaskan, seluruh pihak perlu mengikuti keputusan yang telah diambil melalui mekanisme hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat ditemui wartawan di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia mengatakan, pihaknya memahami dinamika yang berkembang dan menilai setiap keputusan yang telah ditetapkan melalui jalur hukum harus dihormati.
“Tidak ada tanggapan Wantim. Wantim mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti saja. Kalau sudah diputuskan, ya diputuskan,” kata Rocky kepada wartawan.
Menurut Rocky, seluruh jalur hukum dan mekanisme kelembagaan telah tersedia untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, ia meminta semua pihak mengikuti proses yang telah berjalan tanpa mengambil langkah di luar ketentuan yang berlaku.
“Mengikuti aja kan. Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan,” tuturnya.
Polemik mengenai posisi Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan terkait putusan MK dan MA mengenai persoalan ijazahnya. Dinamika tersebut juga memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan proses lanjutan melalui DPR sesuai mekanisme konstitusional.
Rocky Tegaskan Tidak Boleh Ada Langkah di Luar Aturan Hukum
Saat ditanya mengenai saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi dinamika politik yang dinilai menemui jalan buntu, Rocky menekankan pentingnya tetap berpegang pada aturan hukum.
Ia mengingatkan, penyelesaian persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan ketentuan konstitusi maupun kewenangan lembaga peradilan.
Menurutnya, putusan yang telah dikeluarkan lembaga peradilan harus menjadi rujukan dalam menentukan langkah selanjutnya. Dengan demikian, tidak boleh ada rekomendasi atau tindakan yang melampaui batas kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang undangan.
“Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” tegas Rocky.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian polemik melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia, bukan melalui langkah di luar aturan yang berlaku.
Polemik Posisi Gibran Jadi Sorotan, Proses Konstitusional Menjadi Perhatian
Sebelumnya, Gibran sempat dikabarkan menyampaikan rencana pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026), Gibran justru menyebut Prabowo mendukung dirinya untuk menghadapi persoalan tersebut melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Gibran itu kemudian disanggah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahdan Nainggolan, yang mengutip kembali penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Di tengah perbedaan pernyataan tersebut, perhatian publik tertuju pada bagaimana persoalan keabsahan ijazah Gibran dan dinamika politik yang menyertainya akan diselesaikan melalui mekanisme hukum serta konstitusi.
Rocky kembali menekankan bahwa seluruh pihak perlu menghormati keputusan lembaga peradilan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ia tidak memberikan rekomendasi politik di luar koridor hukum kepada Presiden Prabowo dalam menyikapi persoalan tersebut. @yudi
