IndonesiaBuzz: Jakarta, 11 November 2026 – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.26 WIB menggunakan mobil SUV berwarna hitam. Mengenakan pakaian serba hitam, ia langsung menyampaikan bahwa pemeriksaan kali ini berkaitan dengan persoalan tanah Summarecon, sejumlah pejabat yang telah ditangkap, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga,” ujar Hercules kepada wartawan di lokasi.
Selain memberikan keterangan mengenai persoalan pertanahan tersebut, Hercules mengaku akan menjelaskan asal usul uang senilai Rp800 juta yang sebelumnya dikembalikan kepada KPK melalui kuasa hukum GRIB Jaya.
“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” katanya.
Usai memberikan keterangan singkat kepada awak media, Hercules kemudian memasuki Gedung Merah Putih KPK dengan pengawalan timnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan terhadap Hercules. Ia menyebut penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi dari pihak swasta.
“Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi Sdr HCL, selaku pihak swasta,” ujar Budi dalam keterangannya.
Budi juga memastikan Hercules telah tiba di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan.
“Saksi sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, untuk menjalani pemeriksaan dengan Penyidik,” katanya.
KPK Telusuri Asal usul Uang Rp800 Juta
Pemeriksaan terhadap Hercules turut berkaitan dengan penyitaan uang tunai sebesar Rp800 juta yang dilakukan penyidik KPK pada 15 Oktober 2026.
Uang tersebut diserahkan oleh NMB, yang merupakan kuasa hukum Hercules, kepada penyidik sebagai bagian dari proses pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya mengonfirmasi penyitaan uang tersebut. Menurutnya, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800 juta dari pihak yang mewakili Hercules.
“Hari ini, Kamis (15/10), penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 jt dari Sdr. NMB (Kuasa hukum dari HRM),” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan informasi penyidikan, uang tersebut diduga diterima Hercules dari PT Summarecon Agung Tbk berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor.
Pemberian uang itu juga diduga berkaitan dengan permintaan pihak Summarecon untuk membuka blokir lahan serta mengurus Hak Guna Bangunan (HGB). Persoalan tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan KPK.
Pemeriksaan Hercules untuk Mendalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain
Melalui pemeriksaan terhadap Hercules, penyidik KPK berupaya mendalami asal usul uang Rp800 juta, tujuan pemberiannya, serta keterkaitan transaksi tersebut dengan pengurusan persoalan pertanahan di wilayah Bogor.
Keterangan Hercules juga diperlukan untuk mengungkap hubungan antara pihak swasta, pejabat di lingkungan ATR/BPN, dan pihak pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penyidik masih perlu mencocokkan keterangan saksi dengan dokumen serta barang bukti yang telah diamankan untuk memperjelas konstruksi perkara.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan praktik korupsi dalam pengurusan pertanahan, khususnya terkait pembukaan blokir lahan dan penerbitan atau pengurusan HGB.
Hingga pemeriksaan berlangsung, Hercules hadir dalam kapasitas sebagai saksi. KPK masih mendalami keterkaitan uang Rp800 juta tersebut dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. @yudi
