IndonesiaBuzz: Surakarta, 11 November 2026 – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan etik terhadap mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
Kepastian itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Ia menegaskan, seluruh anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran tetap diproses berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku, tanpa membedakan jabatan maupun pangkat.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujar Isir dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Terkait pelaksanaan sidang etik, Isir menjelaskan bahwa susunan majelis komisi yang akan memeriksa Listyo Sigit nantinya ditentukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” tuturnya.
Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Mantan Kapolri
Isir menegaskan, mekanisme persidangan etik akan disesuaikan dengan ketentuan dan jenjang kepangkatan terduga pelanggar. Ia mencontohkan sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta yang sebelumnya dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga.
Menurutnya, komposisi majelis komisi mempertimbangkan pangkat terduga pelanggar agar pelaksanaan persidangan berjalan sesuai ketentuan institusi.
“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” kata Isir.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses penegakan kode etik di lingkungan Polri tetap berlaku bagi seluruh personel, termasuk pejabat tinggi maupun mantan pimpinan institusi.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo, penyidik juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan.
Perkembangan terbaru dalam perkara ini, Irjen Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Namun, Ahrie Sonta telah menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dengan dipastikannya agenda sidang etik terhadap Listyo Sigit, proses penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri tersebut memasuki tahapan lanjutan. Polri menyatakan seluruh proses akan berjalan berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku di lingkungan institusi kepolisian. @yudi
