IndonesiaBuzz: Surakarta, 11 November 2026 – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai, tidak masuk akal apabila Presiden Prabowo justru menganjurkan Gibran menempuh langkah hukum tersebut. Menurutnya, pandangan hukum pemerintah mengenai polemik ijazah Gibran telah disampaikan secara jelas oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Syahganda Nilai Mustahil Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026). Ia terlebih dahulu menyinggung penjelasan Yusril yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ijazah Gibran telah bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” kata Syahganda.
Ia berpandangan, posisi Yusril sebagai Menko Hukum membuat penjelasan yang disampaikannya dapat dipandang sebagai representasi pandangan hukum Presiden Prabowo dalam menyikapi perkara tersebut.
Atas dasar itu, Syahganda menegaskan bahwa Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujarnya.
Gibran Mengaku Dapat Arahan Prabowo untuk Perjuangkan Ijazah
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan tetap memperjuangkan polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya melalui PTUN. Gibran mengaku telah menerima saran langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperjuangkan persoalan tersebut dengan melengkapi dokumen riwayat pendidikannya.
Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” kata Gibran.
Pernyataan Gibran tersebut kemudian menjadi sorotan setelah muncul penjelasan berbeda dari Yusril mengenai kemungkinan langkah hukum lanjutan dalam perkara yang berkaitan dengan ijazah SMA Wakil Presiden tersebut.
Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA Sudah Final
Di sisi lain, Yusril sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari putusan MK dan MA dalam perkara yang berkaitan dengan ijazah Gibran.
Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Yusril menegaskan bahwa kedua putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Karena itu, menurutnya, tidak tersedia mekanisme hukum lanjutan untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat. Sementara itu, putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi ditempuh melalui upaya hukum biasa.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK atas putusan MA tersebut. Pasalnya, dalam perkara itu, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril.
Perbedaan pernyataan antara Gibran, Syahganda, dan Yusril tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penjelasan mengenai langkah hukum yang masih dapat ditempuh dalam polemik ijazah SMA Wakil Presiden. Persoalan ini pun menjadi perhatian publik, terutama terkait penjelasan mengenai sikap Presiden Prabowo serta konsekuensi hukum dari putusan MK dan MA yang telah dijatuhkan. @yudi
