IndonesiaBuzz: IndonesiaBuzz: Jakarta, 10 November 2026 – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons menguatnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan memastikan DPR telah menerima aspirasi tersebut dan akan membahas langkah selanjutnya melalui mekanisme kelembagaan setelah pembukaan masa sidang.
Puan mengatakan, DPR masih perlu mengkaji mekanisme dan tahapan konstitusional sebelum menentukan sikap resmi terhadap usulan tersebut.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna DPR, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, setiap langkah DPR harus berpedoman pada konstitusi dan peraturan tata tertib yang berlaku. Puan juga meminta seluruh pihak menyikapi persoalan tersebut secara tenang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Mayoritas Fraksi Dikabarkan Dukung Hak Menyatakan Pendapat
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran semakin menguat setelah sejumlah fraksi partai politik di DPR dikabarkan mulai menyampaikan dukungan.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut mayoritas fraksi telah membahas dan menandatangani usulan penggunaan hak tersebut.
“Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Mardani mengklaim telah terdapat dokumentasi berupa tanda tangan anggota fraksi yang mendukung usulan tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu penyampaian resmi melalui forum DPR, baik secara terbuka maupun tertutup.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Menurutnya, hampir seluruh partai politik telah melakukan komunikasi informal dan pembahasan mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat,” kata Khozin.
Dukungan juga datang dari PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima aspirasi berbagai kelompok masyarakat agar ikut mendorong penggunaan HMP di DPR. Mekanisme tersebut dinilai sebagai salah satu pilihan paling rasional untuk merespons persoalan yang berkembang.
Putusan MA dan MK Jadi Pemicu Polemik
Menguatnya usulan Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026) mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memunculkan desakan dari sejumlah kelompok masyarakat agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Meski demikian, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat belum menjadi keputusan resmi DPR. Puan menegaskan, seluruh aspirasi akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku sebelum parlemen menentukan langkah selanjutnya. @yudi
