IndonesiaBuzz: Jakarta, 10 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum mengambil keputusan terkait usulan penggunaan hak angket terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen penyetaraan ijazahnya. DPR masih menunggu kelengkapan surat dari MA serta menjalankan sejumlah tahapan sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026) belum secara otomatis membuat DPR dapat langsung mengambil keputusan terkait persoalan tersebut.
“Pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” ujar Dasco, Selasa (10/11/2026).
Dasco mengungkapkan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyampaikan aspirasi agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Namun, hingga kini belum ada rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan seluruh fraksi untuk membahas langkah resmi DPR.
Pembahasan Hak Angket Masih Berlangsung Informal
Dasco menjelaskan, DPR memiliki sejumlah mekanisme konstitusional dan prosedural yang harus dilalui sebelum menentukan sikap terhadap aspirasi tersebut. Karena itu, setiap usulan tidak bisa langsung ditindaklanjuti tanpa melalui tahapan sesuai peraturan tata tertib DPR.
“Nah adapun yang tadi ditanyakan melalui mekanisme mekanisme yang ada tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang juga menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Meski belum memasuki pembahasan formal, komunikasi dan diskusi antarfraksi disebut masih berlangsung. Sejumlah opsi yang menjadi pembicaraan meliputi penggunaan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat.
DPR juga masih menunggu kelengkapan dokumen dari MA sebagai salah satu bahan pertimbangan sebelum menentukan langkah kelembagaan lebih lanjut.
Komisi II Nilai Hak Menyatakan Pendapat Lebih Relevan
Di tengah belum adanya keputusan resmi DPR, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai hak menyatakan pendapat lebih tepat digunakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait Gibran.
Menurut Ahmad, hak interpelasi dan hak angket memiliki fungsi berbeda. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah, sedangkan hak angket merupakan mekanisme penyelidikan terhadap pelaksanaan undang undang atau kebijakan pemerintah.
Ia berpandangan, karena persoalan tersebut telah melalui proses dan menghasilkan putusan lembaga peradilan, penggunaan hak menyatakan pendapat dinilai lebih relevan dibandingkan hak angket.
“Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu apalagi sekarang sudah ada putusan MA itu hak menyatakan pendapat. Itu yang saya sampaikan dalam pertemuan pertemuan dengan teman teman fraksi yang lain. Jadi kalau standing position saya, kita bicaranya kalau menggunakan hak itu, menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket,” jelas Ahmad.
Dengan demikian, arah tindak lanjut DPR terhadap polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran masih menunggu proses internal dan kelengkapan administrasi dari MA. Keputusan mengenai mekanisme yang akan digunakan nantinya akan ditentukan melalui prosedur kelembagaan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. @yudi
